GALAMEDIANEWS - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kemenkumham RI, Asep Nana Mulyana memberikan pengarahan penguatan perancang peraturan perundang-undangan di kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar.
Adapun pengarahan dari Dirjen PP Kemenkumham tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jabar R Andika Dwi dengan didampingi para pimpinan tinggi Kanwil Kemenkumham Jabar.
Mantan Kajati Jabar itupun mengatakan, bahwa ada sekitar 16 orang yang mempunyai produk hukumnya sudah maximal dalam upaya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kabupaten / Kota.
"Saya datang kesini dalam rangka penguatan terutama terhadap perancang peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ada 16 orang dan produk hukumnya sudah mereka maximal membantu Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten /Kota dalam pos peruntukan peraturan - peraturan di daerah, "ujar Dirjen PP Kemenkumham RI Asep Nana Mulyana saat ditemui pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Dikatakan Asep, dalam pengarahan tersebut diharapkan bisa meningkatkan integritas sesuai taglan yang ada Dirjen PP Kemenkumham.
"Saya memberi penguatan tentu saja sebagai perancang, bagaimana mereka bisa meningkatkan integritas. Karena kami Dirjen PP ini mempunyai taglan regulasi berkualitas ,"ucap Asep.
Baca Juga: Rusdedi Jabat Kalapas Garut Gantikan Iwan Gunawan, Kakanwil Kemenkumham Jabar Beri Pesan ini
Setelah memberikan pengarahan di Kanwil Kemenkumham Jabar, Asep menyebutkan, akan menghadiri pertemuan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, kemudian menghadiri anugrah acara registrasi 2023.
Selain itu, Asep menambahkan, akan memilih penegak perancang, Kanwil dan Kadiv Hukum terbaik serta peran Pemda dan Kabupaten / Kota yang dianggap telah melaksanakan prosedur peraturan perundang-undangan dengan benar.
"Sekarang rencana kami akan ke Pemprov untuk kemudian kami akan menghadiri anugrah registrasi 2023, yang salah satunya adalah memilih, disamping penegak perancang, Kanwil terbaik, Kadiv hukum terbaik juga dalam artian pemerintah daerah dan Kabupaten / Kota yang kita anggap telah melaksanakan prosedur peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar," tutur Asep.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Jabar Ingatkan 4 KUPT Baru Soal Target Kinerja Kolaborasi Dengan Stakeholder
Selanjutnya, Asep berharap, produk hukum di seluruh daerah bisa semakin meningkat naik dan berkualitas. Pasalnya, produk hukum merupakan tugas Dirjen PP Kemenkumham RI.
"Ini tugas kami, jadi harapannya adalah semua produk hukum di daerah semakin naik dan berkualitas dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya," kata Asep menandaskan.***