GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengukuhkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin 5 September 2020.
Pengukuhan tersebut sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020.
Dengan adanya Komite Kebijakan tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar menjadi tidak berlaku.
Baca Juga: Coba Edarkan Tembakau Gorila Asal Depok, BS Dibekuk Anggota Polres Tasikmalaya
"Jadi kami sudah melantik Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar menggantikan Gugus Tugas (Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar). Tidak ada lagi istilah Gugus Tugas," ungkap Ridwan Kamil.
Menurutnya Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, adalah struktur organisasi baru yang menyesuaikan dengan struktur organisasi satuan tugas di pusat.
Adapun Komite Kebijakan tersebut, diketuai oleh Gubernur Jabar. Wakilnya yakni Panglima Kodam/III Siliwangi, Panglima Kodam Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPRD, Kajati Jabar, Wakil Gubernur Jabar, serta para Wakil Ketua DPRD Jabar.
Baca Juga: Bikin Kaget DPR RI, Jiwasraya Disuntik Rp22 T Sedangkan BUMN Farmasi Hanya Rp2 T
Sementara dewan pakar terdiri dari akademisi di bidang epidemiologi hingga ekonomi serta ahli lainnya. Sementara Ketua Pelaksana Komite Kebijakan, dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja.
Dengan adanya pengukuhan komite, pihaknya menginstruksikan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan laporan rutin kepada pimpinan untuk mempermudah arahan.
"Juga tetap jaga kekompakan karena kuncinya adalah kebersamaan, kejayaan kuncinya adalah kesatuan. Saya titip lupakan ambisi ego sektoral dan ego pribadi. Semua bersatu di sini (komite) agar Jawa Barat terbaik dan tercepat dalam pengendalian COVID-19," jelasnya.
Baca Juga: Berkunjung ke Dapur HU Galamedia, Kang DS Ingin Bangun 5 RSUD di Kabupaten Bandung
Dalam mewujudkan Jabar sebagai provinsi terbaik dan tercepat dalam pengendalian Covid-19, Emil menjelaskan pihaknya merumuskan 36 indikator atau kategori yang saling berkaitan dalam penanganan pandemi global tersebut di Jabar.
"Ketika satu indikator berhasil tapi indikator lainnya gagal, maka perang melawan Covid-19 tidak akan berjalan baik. Maka Ketua Pelaksana (Komite Kebijakan) untuk mensosialisasikan 36 indikator sehingga Jabar satu irama dengan dasar keilmiahan," tuturnya.
Ia juga berharap Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar bisa berinisiatif, proaktif, dan mengakomodasi semua strategi terkait pemulihan ekonomi di provinsi dengan penduduk hampir 50 juta jiwa tersebut.
Baca Juga: Fraksi Demokrat dan PKS Kekeuh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Pandangan Fraksi
Dari sisi ekonomi, Emil juga memaparkan bahwa meski terjadi pandemi, ekspor Jabar tertinggi di Indonesia dari Januari hingga Agustus 2020. Selain itu, investasi dan kenaikan pendapatan daerah dari pajak juga tinggi.
"Jabar juga akan fokus kepada UMKM dan daya beli masyarakat untuk mendorong ekonomi daerah. Mari kompak bekerja sama menangani kesehatan dan memulihkan ekonomi," tambahnya. ***