Network
GALAMEDIA - Komisi II DPRD Kabupaten Garut, menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Limbangan. Hal itu diketahui secara langsung saat kunjungan kerja ke lokasi RS Limbangan, yang berada di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Limbangan, Senin 21 Desember 2020.
Saat meninjau lokasi pembangunan, Ketua Komisi II DPRD Garut, Nadiman beserta anggota langsung melihat kontruksi bangunan. Ternyata dalam pembangunannya tidak sesuai dengan perencanaan.
"Kita langsung mengetahui pembangunannya bermasalah, FS juga dilanggar. Ini bagaimana mau baik pembangunannya sudah banyak yang dilanggar?" ujar Nadiman, pada wartawan.
Dikatakan Nadiman, pembangunan RS Limbangan dengan kondisi lahan yang baru diurug seharusnya tidak langsung dibangun, soalnya kondisi tanah belum padat.
"Tidak jauh berbeda dengan pembangunan RS Malangbong, kualitasnya buruk diawali dengan perencanaan yang buruk. Anggaran ini besar lho. Kok seenaknya saja dalam pelaksanaan pembangunannya?" ucapnya.
Nadiman juga mengaku, pembangunan RS Limbangan dilaksanakan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Baca Juga: Erddy Djunaedi : Polda Jabar Siapkan Skema Pengamanan Libu Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
"Perencanaan banyak yang dirubah saat pelaksanaan pembangunan. Kita tadi menemukan pembangunan yang tidak di imbangi dengan kontruksi bangunan yang baik," jelasnya.
Komisi II DPRD Garut, kata Nadiman, akan segera menggelar rapat kerja dengan SKPD yang berkaitan dengan pembangunan RS Limbangan.
"Ini semuanya sudah kacau, bagaiman nanti masyarakat akan bisa menikmati hasil pembangunannya. Tadi pelaksana banyak berkelit terkait kontruksi bangunan dan saling menyalahkan," cetusnya.
Baca Juga: Puan Maharani Wacanakan Jabatan Presiden 3 Periode, Refly Harun: Jokowi Tetap Tak Bisa Menjabat Lagi
Sementara anggota Komisi II lainnya, Riki M Sidiq asal Fraksi Demokrat, menuturkan, pembangunan RS Limbangan banyak masalah.
"Kontruksi bangunan amburadul tidak sesuai dengan perencanaan. Tadi banyak bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi," katanya.
Berdasarkan pantauan, ada anggota Komisi II DPRD Garut yang marah dengan melihat kontruksi bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan meminta pembangunan untuk dihentikan.
"Ini Dinas bagaimana kerjanya. Pembangunan asal-asalan begini," pungkasnya. ***
