Network
GALAMEDIA - Dua jabatan menteri kini mengalami kekosongan setelah Edhy Prabowo dan Juliari Batubara terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Kekosongan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan kini masih dijabat menteri ad interim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sosial oleh menteri ad interim Muhadjir Effendy.
Terkait hal itu, isu reshuffle kabinet pun semakin santer dibicarakan, baik dari kalangan elite partai ataupun publik.
Spekulasi soal siapa-siapa saja yang akan diganti atau digeser mengemuka. Tak terkecuali kandidat pengganti kedua jabatan menteri tersebut.
Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo mengatakan, dalam urusan perombakan kabinet ini, pihaknya berbaik sangka terhadap beredarnya susunan kabinet “bayangan” tersebut, dalam versi manapun.
Baca Juga: Puan Maharani Wacanakan Jabatan Presiden 3 Periode, Refly Harun: Jokowi Tetap Tak Bisa Menjabat Lagi
Hal itu menurutnya bisa dimaknai bahwa masih banyak elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kami yakin, segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat."
"Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi yang seolah tak bertepi,” kata Dono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin 21 Desember 2020.
Beredarnya daftar kabinet bayangan dan aspirasi kesejahteraan rakyat, menurut Dono, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya secara penuh lantaran presiden diberi kewenangan demikian oleh konstitusi.
Baca Juga: Koreksi Waktu Subuh di Indonesia, PP Muhammadiyah Sebut Mundur Sekitar 8 Menit
“Saya pikir dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap,” ujarnya.
Berbekal pengalaman periode pertama, ia menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi.
Tentu ia sangat paham jika Jokowi memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat. Apalagi tahun 2021 di depan mata.
“Kami segenap relawan, selalu siap mengawal pemerintahan Pak Jokowi, bukan sekadar mengawal, namun sebisa mungkin juga meringankan. Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa kiranya reshuffle cukup sekali ini saja, agar Pak Jokowi bisa segera tancap gas,” pungkasnya.***
