KPP Pratama Purwakarta Berhasil Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

- 22 Desember 2020, 20:34 WIB
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta, berhasil meraih prestasi sebagai kantor yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta, berhasil meraih prestasi sebagai kantor yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). /Dok KPP Pratama Purwakarta/

Atas raihan tersebut, Dedi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak.

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kami dapat meraih predikat WBK ini,” tandasnya.

Baca Juga: Perjalanan Sandiaga Uno: Bersaing di Pilpres, Oposisi Hingga Jadi Menteri

Tahun ini, sebanyak 763 unit kerja secara nasional (681 WBK dan 82 WBBM) mendapat predikat WBK/WBBM. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih capaian tertinggi dari semua K/L dengan mengalami peningkatan 43% dari tahun 2019, yaitu 214 unit kerja (189 WBK dan 25 WBBM) dibandingkan tahun sebelumnya yakni 155 unit kerja.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan yang diwakili Sekretaris Jenderal, Hadiyanto memperoleh penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan karena telah berhasil membangun banyak unit percontohan di instansinya dan prime mover untuk Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK).

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dalam amanatnya menyampaikan bahwa ini merupakan momentum yang tepat untuk selalu menjunjung tinggi integritas instansi pemerintah. Ma'ruf juga berpesan agar apresiasi ini dapat dipertahankan dan menjadi contoh yang lain.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Seorang Ibu Punya Peran Penting Jaga Kesehatan Keluarga

Selain itu, bagi yang belum berhasil agar terus berbenah diri, berupaya mengejar ketertinggalan, serta membenahi segala kekurangan.

Menurutnya, hal ini merupakan upaya memperkuat dan memperluas cakupan Zona Integritas serta menciptakan tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal, dan akuntabel.

Apresiasi ini dilaksanakan setiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) agar menjadi pemacu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan melalui program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.***

Halaman:

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah