Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel, Puluhan Triliun Menanti

GALAMEDIA - Indonesia dapat membuka keran dana miliaran dolar atau setara puluhan triliun berupa skema pendanaan dari Amerika Serikat jika bergabung dengan empat negara lain yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

Dikutip Galamedia dari Bloomberg, Rabu (23 Desember 2020) Presiden AS Donald Trump sangat berharap Indonesia yang berstatus sebagai negara muslim terbesar di dunia mengikuti langkah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

Demikian dikatakan Adam Boehler, Chief Executive Officer Development Finance Corporation (DFC/Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional), badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri dalam wawancara awal pekan ini di King David Hotel Yerusalem.

Baca Juga: Covid-19 Akhirnya Capai Ujung Dunia, Tak Ada yang Luput Puluhan Kru Antartika Positif Corona

Menurut Boehler, DFC dapat melipatgandakan portofolio $1 miliar atau Rp 14,2 triliun saat ini hingga dua kali lipat sekitar Rp 28,4 triliun jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata Boehler. “Jika mereka siap.. kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan.”

Dia mengatakan dirinya tidak akan terkejut jika pendanaan organisasinya untuk Indonesia meningkat "satu atau dua miliar dolar lebih."

Baca Juga: Yuk Tadarus Alquran Surat Quran Surat Al Qadr, Ini Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahnya

Para pejabat tinggi Amerika dan Israel mengatakan mereka berharap akan ada  lebih banyak negara yang bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel yang diumumkan dalam beberapa bulan terakhir.

AS juga berharap selain Indonesia, Oman dan Arab Saudi akan ikut bergabung. Namun Boehler mengatakan pendanaan DFC untuk kedua negara tersebut  dibatasi karena organisasi  tidak diizinkan berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Baca Juga: Dzikir Pagi dengan Asmaul Husna: Al Mubdi, Al Mu’id, dan Al Muhyi, Semoga Hidup Kita Berkah

Boehler berada di Israel sebagai bagian dari delegasi bersama menantu Trump dan penasihat senior Jared Kushner.

Berikutnya di Maroko, Boehler akan mengumumkan pembukaan cabang Prosper Africa pertama di Afrika Utara, sebuah inisiatif untuk meningkatkan bisnis antara AS dan Afrika.

Dia juga mengatakan agensinya kemungkinan akan menjadi bagian dari sindikat utang untuk membantu membiayai penjualan pelabuhan terbesar Israel di utara kota Haifa. Sejauh ini perusahaan Amerika dan  Emirat telah menunjukkan minat dalam tender tersebut.

Baca Juga: Ini Sosok Pengganti Budi Gunadi Sadikin Sebagai Wakil Menteri BUMN

Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Boehler membantu mengumpulkan dana bersama $ 3 miliar atau Rp 42,6 triliun bersama Israel-Emirat-AS. Dana yang berbasis di Yerusalem ini diperuntukan bagi berinvestasi secara regional.

Kepala pendanaan, penasihat senior Kedutaan Besar AS Aryeh Lightstone  mengatakan sejauh ini AS sedang melakukan uji-tuntas pada lebih dari 10 kesepakatan potensial. Salah satunya pipa minyak di Israel.

Boehler mengatakan ada lebih banyak lagi yang sedang diteliti seiring rencana Amerika memperluas ekspor gas alam negara itu ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa. Langkah ini dilakukan guna membantu melawan pengaruh Rusia dan China.

Baca Juga: Tak Berubah, Setelah Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Sandiaga Uno Awali Kegiatan Dengan Cara Ini

“Ini area yang menarik dan pasar yang sering tidak dimainkan oleh Amerika Serikat," kata Boehler.

Ia menambahkan prioritas lain sebelum pemerintahan Trump berahir bulan depan adalah membantu pendanaan negara-negara Amerika Latin yang berutang miliaran pada China untuk proyek infrastruktur.

"Kami sedang dalam diskusi intensif untuk melihat apakah kami dapat melakukan sesuatu di sana, di mana mereka membutuhkan bantuan dari segi pembangunan, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari pengaruh  China," katanya.

Baca Juga: Pembawa Sabu 201 Kg Dibekuk Polisi di Petamburan

“Kita akan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya sebelum 20 Januari.”

Sementara Presiden terpilih Joe Biden berjanji untuk membatalkan banyak kebijakan terdahulu, Boehler mengatakan agensinya mendapat dukungan bipartisan dan berharap ada keberlanjutan di bawah pemerintahan baru AS.

“Kupikir mereka akan meneruskan  apa yang kami lakukan dan melangkah lebih jauh. Kuharap mereka melakukannya dan aku akan mendukung,” tutupnya.***