Network
GALAMEDIA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemerintah perlu kritikan masih berbuntut panjang.
Banyak pihak mempertanyakan ucapan presiden karena dianggap banyak bertentangan dengan kenyataan yang terjadi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali angkat bicara soal itu. Ia menegaskan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.
Baca Juga: Roket Milik China Seberat 426 Ton Jatuh di Pedesaan dan Menewaskan Banyak Orang pada 15 Februari 1996
"Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," tutur Mahfud dalam siaran video yang diterima dari Humas Kemenko Polhukam, Senin, 15 Februari 2021.
Mahfud mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.
Ia menegaskan, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik.
"Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," ujar Mahfud dilansir Antara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik.
Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," kata Mahfud.
Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi. Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," lanjutnya.
Baca Juga: BTS Meraih Prestasi lagi! Simak Prestasi Terbarunya
