Network
GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di The Hill Hotel, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara menuai banyak protes dari Partai Demokrat kubu AHY.
Jajaran AHY langsung melakukan upaya untuk menghentikan KLB tersebut dengan membentuk tiga tim, salah satunya DPD Demokrat Sumut yang turut serta membubarkan KLB tersebut.
Selain itu, AHY beserta jajarannya akan menempuh perlindungan hukum kepada pemerintah atas aksi KLB tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu merasa lucu atas terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Izinkan #sayaketawa,” singkatnya yang ditujukan terhadap sebuah tanggapan dari Moeldoko yang sudah terpilih menjadi Ketum Demokrat.
Baca Juga: Lulus Pertamina UMKM Academy, Isam Samsudin Berdayakan Puluhan Anak Putus Sekolah dan Ibu-Ibu Menenun Sutera
Tanggapan dari Moeldoko tersebut berupa penghormatan terhadap keputusan KLB dan dirinya menerima amanah sebagai Ketum Demokrat.
“Saya menghormati dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum,” ucap Moeldoko dalam sebuah pernyataan yang dikomentari oleh Said Didu pada Twitter @msaid_didu, Jumat, 5 Maret 2021.
Cuitannya tersebut kemudian mendapat respon komentar yang beragam dari warganet.
“Partai lama, partai baru, lagu lama, tukang tipu… (lagi belajar bikin pantun),” cuit @Dmsty3.
Selain itu ada pula warganet yang menganggap bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut merupakan kedunguan.
“Partai Demokrat versi istana kodok dungu…,” tutur akun Twitter @AyamJuntay.
Baca Juga: KLB Demokrat 'Singkirkan' AHY, Presiden Jokowi Dinilai Mencoreng Namanya, Dikenang Merontokkan Demokrasi
Seperti diketahui, bahwa sebagian kader Partai Demokrat yang menyelenggarakan KLB ingin menggantikan AHY dengan kepemimpinan yang baru.
Terpilihnya mantan Panglima TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dianggap sebagai usaha mengakhiri dinasti keluarga Yudhoyono di Partai Demokrat.
Namun penyelenggaraan KLB ini mendapatkan penentangan dari pihak AHY dan beberapa jajaran daerahnya.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan Surat Pernyataan (SP) untuk mendelegitimasi KLB di Sumut tersebut.
Asep mengajak seluruh Ketua DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia agar melakukan hal serupa yakni mengeluarkan surat delegitimasi KLB.
Keluarnya surat tersebut sebagai pertanda bahwa suasa sah pelaksanaan KLB hanya bisa didapatkan dari Ketua DPD dan Ketua DPC seluruh Indonesia dengan suara dua per tiga.***
