Network
GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di The Hill Hotel, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut menghasilnya Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Banyak pihak yang mempersalahkan hadirnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut sebagai pihak eksternal yang secara tiba-tiba menjadi petinggi partai.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie turut memberikan tanggapan atas terpilihnya Moeldoko.
Baca Juga: Sedang Berlangsung, Link Live Streaming dan Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 6 Maret 2021
Jimly mempertanyakan status Moeldoko yang saat ini menjadi KSP namun merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penjelasan soal sikap pemerintah yang netral bisa dilakukan dalam dua acara.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut," cuitnya di Twitter @JimlyAs, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Game Internal Persib, Nick Kuipers Langsung Dimainkan Setelah Sempat Dikarantina
Kemudian cara kedua yang kemungkinan bisa dilakukan pemerintah yakni menggantikan Moeldoko dalam posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Baca Juga: Kisah Untuk Geri Banjir Pujian, Netizen: Vibesnya Drakor Banget, Visualnya Parah !!!
"Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tutur Jimly.
Moeldoko sendiri diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Kantor Staf Presiden pada 17 Januari 2018 ketika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Ketika Pemilihan Presiden 2019 selesai dan memenangkan Jokowi, Moeldoko kembali diamanahi meneruskan posisinya sebagai Kepala KSP hingga saat ini.
Namun pasca terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut, banyak pihak yang mempertanyakan statusnya di KSP.
Baca Juga: Didukung 5G! Oppo Reno 5 5G vs Samsung Galaxy A90 5G
Dilansir dari berbagai sumber, Moeldoko sendiri merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat selama dua tahun sejak 30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015.
Pada 26 Desember 2016, Moeldoko pensiun dari kemiliteran dan melangkah ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Dalam Partai Hanura, dirinya langsung diangkat oleh Wiranto menjadi Anggota Dewan Pembina DPP Partai Hanura.
Baca Juga: Annisa Pohan Meradang, Pertanyakan Sikap Pemerintah Pasca AHY Ditikung Moeldoko di KLB
Kemudian pada 2017, jabatan Moeldoko di Partai Hanura meroket langsung menjadi Wakil Ketua Umum DPP Parta Hanura, posisi tersebut masih berlaku hingga saat ini.
Namun saat diangkat menjadi Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko undur diri dari Hanura dengan alasan ingin netral dan tidak terikat parpol mana pun.***
