Network
GALAMEDIA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi musuh bersama karena telah melakukan ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dengan cara menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Hal tersebut diutarakan secara tegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di hadapan ketua atau perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat se-Indonesia yang hadir di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu sore, 7 Maret 2021.
"Yang jelas, kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Moeldoko," tegas AHY di Auditorium Yudhoyono.
Menurut AHY, Moeldoko telah berkomplot dengan segelintir kader Demokrat yang sejatinya telah dipecat secara tidak hormat.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Akui Ditawari untuk Gulungan AHY, Taufiqurrahman: Terimakasih Jendral, Anda Mengenal 'Budi'
"Mencoba memutarbalikkan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan Kongres ke V pada 15 Maret 2020 yang lalu," katanya.
"Mencoba mendelegasikan konstitusi partai kita AD/ART yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang juga sudah masuk dalam lembaran negara," tandasnya.
AHY meminta rakyat Indonesia untuk ikut turun membantu menyelamatkan demokrasi di Tanah Air.
Baca Juga: Sindir Moeldoko Tidak Beradab, Christ Wamea: Baru Mau Rencana Capres Saja Sudah Jadi Begal Partai
“Kami tentunya tidak bisa meminta bantuan kepada siapa pun kecuali kepada rakyat Indonesia,” kata AHY kepada para awak media, saat membuka rapat konsolidasi dengan ketua dan perwakilan pengurus daerah dari 34 provinsi, di Jakarta, Minggu.
Menurut AHY, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Deli Serdang yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua tandingan Partai Demokrat, merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Dideklarasikan Menjadi Calon Presiden 2024
Karena itu, ia mengatakan upaya Partai Demokrat menolak KLB beserta hasilnya bukan sekadar mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai, melainkan juga untuk menjaga marwah demokrasi serta kedaulatan partai politik di Indonesia.
“Kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kebebasan di negeri ini dijamin oleh negara. kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik,” ujar AHY di hadapan para kader Partai Demokrat.
Baca Juga: Masuk Istana Etika Keprajuritan Tiba-tiba lenyap, Rocky Gerung Ungkap Beda Gatot Nurmantyo dan Moeldoko
Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat yang memberi dukungan untuk Partai Demokrat.
“Saya juga berterima kasih dalam forum ini kepada segenap bangsa Indonesia dari berbagai elemen di berbagai daerah yang satu per satu memberi support (dukungan, Red) ke Partai Demokrat untuk tetap tegar, sabar, dan terus berjuang, karena apa yang diperjuangkan Partai Demokrat itu juga yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat,” kata AHY, disambut riuh tepuk tangan dan seruan dari para kader.
Baca Juga: Jika KLB Partai Demokrat Disahkan Negara, Mahfud MD Bakal Digeser Moeldoko dari Jabatan Menko Polhukam
AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta hari Minggu ini untuk merespons KLB Partai Demoktar di Deli Serdang, Sumut, Jumat, 5 Maret 2021.
Dalam rangkaian acara itu, AHY bertemu dengan ketua atau perwakilan dari dewan pengurus daerah (DPD) dari 34 provinsi dan ketua dewan pengurus cabang (DPC) dari 514 kabupaten dan kota.***
