Network
GALAMEDIA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang hepi-hepi saja di tengah kisruh Partai Demokrat.
Namun pakar ilmu politik Prof Muhammad A.S Hikam punya pendapat lain. Ia merasa sedih apabila pernyataan tersebut benar-benar terjadi.
"Saya merasa sedih jika hal tersebut benar-benar terjadi," ujar Muhammad A.S. Hikam yang dikutip Galamedia dari tayangan acara Mata Najwa, 11 Maret 2021.
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah era kepemimpinan Jokowi tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap suatu kondisi.
"Saya yakin tidak benar kalau pak Jokowi hepi-hepi saja. Saya malah yakin bahwa Pak Jokowi kini sedang sedih melihat kinerja menteri-menterinya," lanjutnya.
Hikam mengungkapkan apabila suatu negara menurun indeks demokrasinya dan representatif negara itu adalah pemerintah. Oleh karena itu, Hikam benar-benar merasa heran dengan pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD.
Selain itu, Hikam menilai bahwa pernyataan tersebut dapat membuat masyarakat melihat 'something wrong' sesuatu yang tidak akuntabel dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini.
Baca Juga: Tidak Hanya dari Pelaku Pasar Modal, Demokrat Kubu AHY Ramai Dukungan dari 3 Ormas untuk Lawan KLB
"Ini merupakan permasalahan yang serius yang dapat menurunkan indeks demokrasi. Bahkan, lebih buruknya lagi dapat berdampak negatif terhadap ekonomi karena orang-orang dari luar yang ingin ke Indonesia akan menjadi khawatir ketika melihat situasi pembiaran-pembiaran seperti ini," ungkapnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, kader Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Darmizal mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya di Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah tentu mengerti terkait sense of crisis.
"Saya memastikan bahwa kami punya tema seperti apa yang dikatakan Prof. Hikam tadi. Kami sangat mengerti yang namanya sense of crisis. Oleh karena itu, tema kita dalam KLB ini adalah menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak," tegas Darmizal.
Terkait sah atau tidaknya KLB tersebut, Darmizal mengaku bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko akan menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai bahwa hasil KLB tersebut cacat prosedur dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Saya ingin pastikan tadi karena pak Mahfud sudah sebutkan anggaran dasar yang dipakai untuk ceklis nanti adalah yang terdaftar dan ini di lembaran negara resmi di tahun 2020. Karena itu, saya ingin memastikan apapun yang ada di KLB itu cacat prosedur dan hasilnya tidak sesuai," tegas Hinca Panjaitan.
Oleh karena itu, Hinca meminta kepada seluruh kader Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tetap setia dan tenang karena dirinya yakin bahwa persoalan ini akan berjalan dengan baik.***
