Polemik KLB Demokrat, Jansen Sitindaon Kaitkan KLB dengan DPT Pemilu: Jadi Tidak Mungkin Sah

- 12 Maret 2021, 08:32 WIB
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum PD versi KLB, 5 Maret 2021
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum PD versi KLB, 5 Maret 2021 /Antara/Nur Apriliana Br Sitorus

GALAMEDIA –Terkait dengan polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut bahwa KLB tersebut tidak sah..

Menurutnya, dalam pemilihan umum (pemilu) yang melibatkan ratusan juta orang penduduk Indonesia saja terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Apalagi di dalam DPT tersebut terdapat identitas lengkap dari nama hingga alamat lengkap dari masyarakat yang memiliki hak menjadi pemilik suara dalam pemilu yang dimana datanya tidak dimanipulasi oleh pihak manapun.

Menurutnya, identitas para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Baca Juga: Sempat Diterpa Isu Gagal Menikah, Atta dan Aurel Akhirnya Langsungkan Proses Lamaran

Dilansir Galamedia dari laman kpu.go.id, 12 Maret 2021, KPU menyampaikan prosedur kerja dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu dalam SIPOL.

Sistem tersebut harus dipahami oleh parpol, terutama parpol yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Oleh karena itu, Jansen yakin bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak dapat memanipulasi data pemilik suara apalagi KLB tersebut hanya memiliki ratusan pemilik suara.

 “Dalam pemilu yang libatkan ratusan juta manusia saja ada DPT nya. By name by address lagi. Apalagi kongres yang pemilik suaranya hanya ratusan orang. Jadi tak mungkin bisa tipu-tipu. Di Sipol lah DPT itu. Karena setiap Ketua DPD & DPC namanya ada disana. Jadi tidak mungkin disahkan itu KLB,” ujar Jansen Sitindaon yang dikutip Galamedia dari akun Twitternya, @jansen_jsp, 12 Maret 2021.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X