Network
GALAMEDIA – Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut bahwa penentuan harga beras itu bukan ditentukan oleh harga komoditasnya melainkan oleh kartel kebutuhan dalam negeri.
Tidak hanya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), kebijakan perberasan di Indonesia memang sudah terkesan membingungkan bagi para petani.
Rocky menilai bahwa para petani sejak dulu hingga sekarang masih belum bisa memprediksikan keuntungan, musim tanam, dan kemungkinan stok beras berlebih atau berkurang sehingga mereka pun akan dibuat pusing dengan kedatangan beras impor.
Baca Juga: Menggemaskan! Pemeran Reyna Ikatan Cinta Tirukan Nissa Sabyan, Reyna: Nggak Mau Nggak Suka, Gelay
Menurutnya, kejadian ini sudah terjadi 3 sampai 4 kali di era kepemimpinan Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi seharusnya dari awal sudah menegur para menteri terkait persoalan ini.
"Dengan modal 1 surat maka setiap kilogram sudah tahu keuntungannya berapa. Bayangin kalo keuntungan Rp 1 per kilogram pasti keuntungan totalnya sampe 1 triliun. Presiden pasti tahu permainan ini," ujar Rocky Gerung yang dikutip Galamedia dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, 17 Maret 2021.
Selain itu, Rocky juga mengungkapkan bahwa terdapat suatu permainan di lingkungan pemerintah. Permainan yang dimaksudnya adalah terkait surat impor beras.
"Kebutuhan uang untuk menjalankan mesin politik pasti lewat kebijakan semacam ini. Ongkang-ongkang kaki nanti surat impornya dibagi-bagi ke kroni-kroni dan diem-diem aja dapet kekayaan berlimpah-limpah. Ini korupsi di dalam kebijakan," ungkapnya.
Baca Juga: WHF Bisa Sebabkan Kesepian, Burnout, Insomnia dan Demotivasi, Work From Hotel Bisa Jadi Solusi
