Network
GALAMEDIA - Isu mengenai perubahan masa jabatan Presiden Indonesia kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya bukan hanya terjadi belakangan ini saja, isu mengenai perubahan masa jabatan presiden telah lama terdengar sejak tahun 2010.
Isu tersebut muncul karena didukung oleh pernyataan beberapa tokoh publik, yang menyatakan dukungannya terhadap perubahan aturan tersebut.
Berikut ini Galamedia telah merangkum beberapa peristiwa terkait isu perubahan masa jabatan presiden dari Narasi.tv pada Kamis, 18 Maret 2021.
Di era Presiden Sulsilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010, mantan kader partai Demokrat Ruhut Sitompul, menginginkan masa jabatan tiga periode untuk presiden SBY.
Akan tetapi pemikiran Ruhut Sitompul tersebut tidak sejalan dengan keinginan SBY sendiri.
Baca Juga: Ketum PBSI: Kita Tetap Berjuang, Jika Tak Ada Ruang Jangan Berkecil Hati, Kita Juara yang Tertunda
SBY pada waktu itu menginginkan periode masa jabatan sesuai dengan konstitusi yang telah berlaku, yakni presiden maksimal menjabat selama dua periode saja.
Maka disitu SBY menolak usulan Ruhut Sitompul yang menginginkan masa jabatan, lebih dari dua periode.
"Kalau ada pikiran apakah mungkin masa jabatan presiden kembali diubah sehingga tidak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY akan menolak dan menentang pikiran itu," ujar SBY pada 18 Agustus 2010.
Kemudian isu masa jabatan presiden yang ingin diubah, kembali mencuat di era Presiden Jokowi.
Pada 2018 silam beberapa kelompok masyarakat termasuk Partai Perindo, mengajukan uji materi pasal Undang-undang (UU) Pemilu, mengenai pasal yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Usai Dinobatkan Fraksi Teraspiratif, Hasbil Lubis Beberkan 12 Prestasi AHY Selama 1 Tahun Pimpin Demokrat
Beberapa keterangan tokoh lainnya yang menginginkan pengubahan masa jabatan presiden, yakni datang dari Jhonny G. Plate.
Pada Oktober 2019, Jhonny G. Plate menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengungkapkan bahwa sejumlah masyarakat ingin masa jabatan presiden diubah.
Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengungkapkan kedinamisannya, terhadap amandemen UU yang mengatur masa jabatan presiden.
"Masa jabatan presiden bukanlah pasal kaku dalam konstitusi dan bisa diamendemen," ujar Surya Paloh pada 15 November 2019.
Baca Juga: Geledah 4 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Covid-19 di Bandung Barat, KPK Amankan Berbagai Barang Bukt
Berselang lima hari setelah Surya Paloh memberikan pernyataannya tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga menuturkan ide untuk melakukan amandemen UU yang mengatur masa jabatan presiden.
Ketua MPR RI tersebut, mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan mengenai UU yang mengatur massa jabatan presiden, harus dilakukan perubahan.
"Mungkin kita perlu melakukan amandemen tentang pemilihan presiden yang dapat dilakukan tiga kali," ujar Bambang Soesatyo pada 20 November 2019.
Kemudian yang terakhir, seiring isu mengenai kudeta partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko, pada Februari 2021 isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali muncul.
Tokoh yang menyetujui akan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah Arief Poyuono.
Baca Juga: Terluka Perbuatan dan Perlakuan 'Sahabat', SBY Curhat Melalui Podcast
Seorang politikus dari Partai Gerindra pendukung Jokowi, ide mengenai perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut, layak untuk dipertimbangkan.
Isu tersebut juga tercium oleh mantan Ketua MPR Amien Rais.
Dalam keterangannya pada Maret 2021, Ia menduga bahwa terdapat pihak yang sedang melakukan manuver politik, dengan mengadakan sidang istimewa yang di dalamnya terdapat usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.***
