Network
GALAMEDIA - Salah seorang Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja berubah sikap meski telah menyatakan penolakannya soal wacana jabatan presiden menjadi tiga periode.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menyebutkan, hal itu tercermin dari sikap Jokowi yang pada awalnya menyatakan tidak ingin menjadi capres, tetapi faktanya kini menjabat sebagai presiden selama dua periode.
Ia menyatakan menaruh hormat dengan sikap konsisten Jokowi menolak wacana presiden tiga periode.
Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi agar tidak berubah seperti saat menerima tawaran capres.
Baca Juga: Perlahan Kasus Kematian Roy Terungkap, Elsa Panik: Sinopsis Ikatan Cinta 16 Maret 2021
"Saya menaruh hormat sama presiden yang statement dan komentar serta hak jawabnya tetap konsisten dan tak berubah sampai hari ini, ini sudah menjadi rekam jejak digital. Jangan sampai seperti peristiwa masa lalu, tawaran datang menjadi capres, awalnya enggak tertarik, belum terpikirkan, belum berminat, tiba-tiba real menjadi calon presiden," katanya, Selasa, 16 Maret 2021.
Ia pun menyatakan, wacana presiden tiga periode bukan tidak mungkin dapat terwujud.
Soalnya hal itu bisa terbaca dari beberapa langkah politik pemerintah yang mengarah pada akumulasi kekuatan politik yang absolut dengan menggalang dan membangun koalisi gemuk dan mematikan oposisi.
Terlebih, lanjut dia, penguasaan terhadap media massa dan media sosial serta pembentukan wacana publik dan pengiringan opini publik.
Baca Juga: Alya si Ratu Ular Kembali Ganggu Dewa, Lula Bela Nana: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 16 Maret 2021
"Cek ombak (testing the water) sudah dimulai, untuk in zoom respond pendapat publik melihat takaran level pro dan kontra di tengah masyarakat terhadap wacana tersebut," kata Pangi.
Dikatakan, jika merujuk pada semua langkah yang telah dilakukan pemerintah tersebut maka amandemen UUD 1945 sebagai syarat mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan.
"Bagaimana tidak, parlemen sudah dikuasai, opisisi antara ada dan tiada, wacana sudah dipersiapkan untuk menggiring opini publik dengan penguasaan media. Presiden 3 periode, MPR tinggal ketok palu!" ujarnya.
Dengan begitu, ia menilai sikap Jokowi yang sejauh ini konsisten menolak wacana presiden tiga periode bukan lagi menjadi variabel utama dan penting.
Baca Juga: Soal Jokowi Happy-Happy Moeldoko Rebut Partai Demokrat, Gatot Nurmantyo: Bukan Ketawa Mengejek, Tapi Kok Bisa?
"Toh, jika konstitusi sudah diubah dan dengan ungkapan yang sama peristiwa penguasa sebelumnya 'ini atas kehendak rakyat' semua akan berubah, yang awalnya pura-pura malu pada akhirnya juga mau," ujarnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengusulkan agar Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Ia pun mendukung Jokowi menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya.
"Buat saya bukan Jokowi tiga periode. Sebetulnya, saya membayangkan dan antisipasi bahwa Pemilu 2024 nanti capresnya itu berpasangan Jokowi dengan Prabowo. Jadi tepatnya Jokowi-Prabowo 2024, itu tagline saya. Saya proklamirkan nih, Jokowi-Prabowo 2024," kata Qodari dalam video yang diedarkan, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Pelaksanaan Ibadah Haji 2021 Belum Jelas, PKS Sarankan Jokowi Segera 'Say Hello' ke Raja Salman
Ia menjelaskan, salah satu alasan mendukung Jokowi berpasangan dengan Prabowo demi menghindari polarisasi politik kembali terjadi di tengah masyarakat.
Ia mengaku khawatir polarisasi politik seperti yang terjadi di Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2019 kembali terulang.
"Kenapa Jokowi-Prabowo 2024, karena buat saya yang paling saya khawatirkan dan takutkan sekarang ini adalah fenomena polarisasi politik yang sangat keras yang semakin hari semakin keras," ucapnya.
Untuk diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka.
Isu itu digaungkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais yang mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi kembali terpilih hingga tiga periode.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Timbulkan Efek Samping, Farmasi AstraZeneca Tegaskan Produknya Terbukti Aman
Amien sempat menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode.
"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu, 13 Maret 2021.
Merespons hal itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan di internal MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua menjadi tiga periode.
Sejauh ini, UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden hanya boleh dua periode.
"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," kata Bamsoet di dalam keterangan resminya, Senin, 15 Maret 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 16 Maret 2021: Syok! Mama Rosa Temukan Surat Perjanjian Aldebaran dan Andin
Jokowi sebelumnya pun, mengaku tidak berniat kembali menjadi presiden hingga tiga periode. Sikap itu disampaikan Jokowi menanggapi isu jabatan presiden tiga periode yang belakangan mengemuka di tengah publik.
“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar dia di Istana Merdeka, pada Senin, 15 Maret 2021.
Kala itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi.
Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode.
Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.
“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” katanya.***
