Network
GALAMEDIA - Diketahui Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Melalui pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, pemerintah menolak KLB tersebut.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
Baca Juga: Ini Dia Deretan Artis yang Dikaruniai Anak Kembar, Mulai dari Cynthia Lamusu hingga Syahnaz Sadiqah
Yasonna mengatakan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.
Menurut dia, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut, yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat versi KLB, Max Sopacua mengatakan keputusan Kemenkumham yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan diajukan pihaknya, membuktikan Pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan Demokrat. Karena itu, dia menghargai dan menghormati keputusan tersebut.
Baca Juga: Raffi Ahmad Keluarkan Hingga Rp300 Miliar untuk RANS Cilegon FC: Terpenting Bermain Baik
"Kami hargai keputusan Pemerintah tersebut," kata Max Sopacua, di Jakarta, dikutip Galamedia dari Antara pada Kamis, 1 April 2021.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu diseret-seret dalam persoalan Demokrat hanya karena Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko yaang menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
"Karena itu prediksi kalau pemerintah ikut campur, karena Moeldoko merupakan Kepala KSP, itu salah besar dan tidak terbukti," ujarnya pula.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda Ems yang mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Kemenkumham, dan membuktikan bahwa tidak ada intervensi Pemerintah di dalamnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 1 April 2021: Mama Rosa Percaya Andin Bukan Pembunuh, Posisi Elsa Aman Lagi
Dia menilai keputusan Kemenkumham itu juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Saiful Huda mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih, dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
"Selain itu, ada isu miring yang dikembangkan orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam dan tidak benar. Hal ini telah dibantah langsung pimpinan-pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar," ujarnya. ***
