Network
GALAMEDIA - Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
Keputusan ini disampaikan melalui jumpa pers virtual pada Rabu, 31 Maret 2021.
“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021 lalu.
Sebelumnya, kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).
Baca Juga: Sebanyak 39.436 Warga Kota Cimahi Menganggur, Kedua Tertinggi di Jawa Barat
Setelah dipelajari, Yasonna mengungkap bahwa adanya kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko.
“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna.
Namun, kabar akhir-akhir menyebutkan jika Moeldoko tidak akan tinggal diam. Moeldoko disebut akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Hal ini pun menjadi perbicangan hangat di kalangan masyarakat, termasuk Yozi Rizal, Fraksi Demokrat Sekertariat DPRD Provinsi Lampung.
