Network
GALAMEDIA - Kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko diminta meminta maaf kepada masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu alasannya, KLB tersebut sudah membuaty bising publik dan menguras tenaga pejabat negara.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Bogor, Minggu 4 April 2021.
Menurutnya, kubu Moeldoko harus minta maaf kepada Presiden karena dianggap bolak-balik membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan.
Baca Juga: 22 Mumi Raja dan Ratu Kerajaan Mesir Kuno Diarak Menuju Tempat Baru
Baca Juga: Luar Biasa Mewah! Melaney Ricardo Unboxing 2 Box Souvenir Pernikahan Atta-Aurel, Isinya Mahal Semua
"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," kata Herzaky.
Tidak itu saja, Herzaky juga menyebut kubu Moeldoko perlu meminta maaf kepada masyarakat karena KLB dianggap membuat bising ruang publik.
"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru kelompok Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujarnya.
Baca Juga: Hadapi Ramadhan Tahun Ini, Pasokan Elpiji 3 Kg di Kota Cimahi Ditambah 50 Persen
Hal lainnya, kubu Moeldoko dianggap membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk urusan KLB.
"Masih saja kelompok Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," ujar Herzaky.
sebelumnya, Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana menyarankan petinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," kata Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, di Lebak, Banten, Sabtu 3 April 2021.
SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum PD lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi kepada Presiden Jokowi.
SBY dan AHY sempat menuduh kekisruhan dan konflik PD, karena adanya campur tangan Istana dan membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Baca Juga: Innalillahi, Flores NTT Diterjang Banjir Bandang hingga Longsor, Puluhan Orang Belum Ditemukan
Bahkan, AHY sendiri mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.
Namun tuduhan-tuduhan seperti itu bisa dipatahkan dengan keputusan Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang.
Artinya, kata dia, Pemerintah berjalan independen dan "undertake" tanpa campur tangan atas konflik di tubuh partai berlambang mercy itu.
"Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan," kata Harits.
Selain memohon maaf, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.***
