Network
GALAMEDIA – Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keputusan terbaru yaitu pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN).
Mardani menyebut, hal tersebut telah menunjukkan lemahnya visi rezim Jokowi dalam hal riset dan inovasi dalam pembangunan bangsa Indonesia.
"Bismillah, bubarnya Kemenristek, Badan Riset & Inovasi-Nasional (BRIN) yang jadi badan otonom menunjukkan lemahnya visi pemerintah tentang peran riset dan inovasi dalam pembangunan," tulis Mardani yang dikutip dari akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera, Jumat 16 April 2021.
Baca Juga: Link Streaming Ikatan Cinta 16 April 2021: Tangisan Andin Membuat Aldebaran Jujur Soal Reyna?
Menurutnya, hal tersebut juga telah menunjukkan bahwa rezim Jokowi kini kian jauh dari Nawacita dan visi Indonesia Emas 2045.
Mardani menilai bahwa riset dan inovasi merupakan 2 komponen yang menjadi syarat utama dari program Indonesia Emas 2045.
"Kian jauh mewujudkan Indonesia maju melalui Nawacita dan visi Indonesia 2045 karena riset&inovasi merupakan syarat utama," ungkapnya.
Mardani mengungkapkan bahwa keputusan ini tidak hanya menjadi kekecewaan dirinya, melainkan sudah menjadi kekecewaan publik khususnya masyarakat yang memahami riset dan inovasi dalam pembangunan.
"Keputusan ini tentu menimbulkan kekecewaan, terutama dari kalangan masyarakat yg paham peran riset dan inovasi dalam pembangunan," tuturnya.
Baca Juga: Nagita Slavina Hamil Anak Kedua Berkat Doa Rafathar Setiap Hari
Bismillah,bubarnya Kemenristek, Badan Riset & Inovasi-Nasional (BRIN) yg jd badan otonom menunjukkan lemahnya visi pemerintah ttg peran riset&inovasi dlm pembangunan. Kian jauh mewujudkan Indonesia maju melalui Nawacita&visi Indonesia 2045 krn riset&inovasi merupakan syarat utama— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) April 16, 2021
Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan konsekuensi dan implikasi yang kurang baik sehingga rezim Jokowi harus segera memikirkan 2 komponen tersebut.
Selain itu, Mardani juga mengungkapkan terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan oleh rezim Jokowi.
"Nasi sudah menjadi bubur, konsekuensi dan implikasi dari keputusan tsb mesti segera dipikirkan. Ada beberapa pesan setidaknya," lanjut dia.
Salah satunya adalah terkait penyusunan kebijakan yang menjadi ujung tombak pembangunan untuk infrasruktur vaksin Merah Putih, vaksin Nusantara, roadmap kendaraan listrik, dan masih banyak lagi.
Baca Juga: Unggah Foto Bersama Dokter Kandungan, Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina Diduga Hamil Anak Kedua
Menurutnya, kebijakan tersebut harus segera dirumuskan. Oleh karena itu Mardani meminta Rezim Jokowi untuk tidak setengah-setengah dalam mengerjakan hal tersebut.
"Salah satu hal yang mesti dituntaskan, menyusun kebijakan untuk mengokestrasi risetdan inovasi sebagai ujung tombak pembangunan. Ada infrastruktur, vaksin Merah-Putih dan Nusantara, roadmap kendaraan bermotor listrik dan lain-lain. Strategi dirumuskan, jangan setengah-setengah karena kita sedang tidak ‘kejar tayang’," ungkap Mardani.
Ia juga mengaku sebenarnya hal tersebut pernah diingatkan sebelumnya karena dirinya takut jika infrastruktur tersebut berjalan tidak sesuai harapan.
“Mesti diingatkan sejak awal, karena kita tak ingin pendidikan, ristek sampai inovasi berjalan seadanya atau bahkan berantakan," tuturnya.
Baca Juga: Waspadai Lini Depan Persib, Kim: Pertandingan Menarik, Hasil Positif untuk Kita
Tentunya, hal tersebut menjadi tugas berat bagi Kemendikbud-Ristek. Menurutnya, mereka harus senantiasa memperhatikan permasalahan tersebut dari hulu hingga ke hilir.
"Mengingat tugas berat menanti Kemendikbud-Ristek yang memiliki tanggung jawab dari hulu (pendidikan usia dini,dasar,menengah) sampai ke hilir (vokasi,pendidikan tinggi,riset,teknologi,inovasi)," ungkapnya.
Oleh karena itu, Mardani menegaskan bahwa pembubaran Kemenristek / BRIN harus senantiasa diikuti dengan redefinisi riset dan teknologi yang inovatif agar dapat ditemukan alat ukur baru.
Selain itu, Mardani meminta kepada rezim Jokowi untuk turut melibatkan swasta yang tentunya dengan koridor yang ketat.
"Pembubaran BRIN mesti diikuti dengan redefinisi Ristek nan inovatif. Harus ada alat ukur baru dalam spirit ristek kita, karena ristek adalah jiwa negara yang ingin maju. Tanpanya, kita akan semakin terpuruk karena minim temuan dan inovasi. Swasta juga perlu dilibatkan dalam hal ini degan koridor yang ketat," pungkasnya. ***
