Network
GALAMEDIA - Legislator Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta masyarakat tak kecewa kepada pemerintah yang koruptif.
Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Benny K Harman membeberkan bahwa menurutnya pernyataan tersebut dapat dimaknai salah satunya pengakuan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah korup.
Hal itu diungkapkan Benny K Harman melalui unggahan di Twitter Minggu, 2 Mei 2021.
"Mahfud MD minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke Pemerintah yang koruptif. Pesan Mahfud MD ini bermakna: 1. Pemerintahan era Jokowi ini diakui korup; 2. Meski korup jangan kecewa karena banyak juga kemajuan yang dicapai; 3. Demi kemajuan boleh korupsi," tulis Benny dikutip Galamedia Minggu, 2 Mei 2021.
Baca Juga: Peneliti Sebut Jokowi Telah ‘Menduakan’ FPI dan HTI, Said Didu Beri Pernyataan di Luar Dugaan
Dalam unggahan lainnya, Benny K Harman bahkan menyinggung soal cendekiawan yang mati-matian pertahankan rezim yang gagal dan korup.
Sementara disisi lain, ada pula yang justru bersikap sebaliknya.
"Hii, di zaman now ada dua kelompok cendekiawan. Ke-1, yang mati2an membela dn mempertahankan rezim yg jelas2 gagal dn korup karena hidup dari situ; ke-2, cendekiawan yang suka mempersoalkan dan menentang rezim yg korup karena merusak masa depan bangsa.Anda masuk yg mana?," kata Benny.
Sebelumnya, Mahfud MD meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki.
Sebab, kata dia, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah.
"Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan," kata Mahfud, Sabtu, 1 Mei 2021.
Ia menyebut dari sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen. Masuk ke periode kedua Jokowi, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi Covid-19 yang menyerang sejak tahun lalu.
Baca Juga: Pakar Hukum: FPI Tidak Melanggar Pancasila, Pemerintah yang Lebih Dulu Melanggar!
"Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," kata Mahfud.***
