Network
GALAMEDIA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menyampaikan kelanjutan dugaan 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor.
Yuri mengatakan jika data tersebut benar-benar bocor maka akan memengaruhi keamanan negara dan berpotensi menjadi ancaman.
Pasalnya, data yang bocor tersebut meliputi data milik anggota TNI-Polri sehingga berisiko pada keamanan negara.
Baca Juga: Sinopsis Badai Pasti Berlalu 26 Mei 2021: Menegangkan, Dicky Mulai Curigai Helmi!
"Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar," papar Yuri dalam keterangannya dengan Komisi IX DPR yang dikutip Galamedia, Rabu (26 Mei 2021).
"Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana."
"Kalau memang benar data itu-lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," tambahnya.
Baca Juga: KSP Masih Ngotot Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi
Yuri juga mengatakan kasus ini akan berpengaruh pada reputasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan (JKN) mengingat BPJS Kesehatan adalah satu satu lembaga yang bertugas menjalankan programnya.
"Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional," tegasnya.
Saat ini pihaknya masih terus melakukan ivestigasi.
Baca Juga: FAGI Jabar Minta Pemprov dan Disdik Perbolehkan Sekolah Pungut Iuran Asalkan Sesuai Persyaratan, Ini Syaratnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron juga menyebutkan data yang bocor belum tentu milik BPJS. Namun memang memiliki kemiripan dengan data-data milik anggota BPJS Kesehatan.
"Sebetulnya data yang ditawarkan itu punya BPJS Kesehatan atau bukan, itu kami belum tahu. Apa itu mirip? Iya. Tapi datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi," kata Ali Ghufron.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 26 Mei 2021: Rencana Gagal, Roni Bongkar Skenario Jahat Alya dan Ibu Farah
Kementerian Pertahanan akan ikut serta mengusut dugaan kebocoran data yang disebut mirip dengan data BPJS Kesehatan ini karena di antaranya ada data prajurit TNI dan data pegawai Kemhan yang memang ikut terdaftar di BPJS Kesehatan.***
