Network
GALAMEDIA - Baru-baru ini aktivis dakwah, Hilmi Firdausi turut menyoroti keputusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Melalui akun Twitter pribadinya @Hilmi28, aktivis dakwah tersebut mempertanyakan terkait kapan Indonesia akan menutup pergerakan orang dari luar negeri selama PPKM Darurat berlangsung.
Baca Juga: Wajib Ditiru! Tokoh Ini Beberkan Kunci Keberhasilan Masyarakat Baduy Terbebas dari Covid-19
Pasalnya, Hilmi Firdausi menilai virus yang menyebar di Indonesia berasal dari luar negeri.
Pertanyaan dilayangkan pada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan
“Dear Pak @jokowi & LBP, kpn Indonesia mau menutup semua mobilisasi masa dr luar negeri? Bukankah semua virus ini asalnya dari luar?" cuitnya yang dilansir Galamedia, Jumat (2 Juli 2021).
Baca Juga: Yuni Shara Tegaskan Tak Pernah Temani Anaknya Nonton Film Dewasa: Sebagai Ibu, Saya Masih Waras
Ia menilai percuma saja menerapkan PPKM Darurat jika yang dari luar tetap datang ke Indonesia.
"Percuma sj jika di dlm negeri diadakan PPKM darurat, tapi yg dari luar ttp dtg," jelasnya.
Hilmi menyayangkan jika sampai PPKM Darurat gagal, terlebih banyak masyarakat yang berkorban.
"Kasihan klo nanti PPKM ini gagal lg, sdh byk rakyat yg berkorban,” ujarnya.
Baca Juga: Sebut Jokowi Tak Pernah Ajak Umat Islam Sholat Ghaib, Tokoh NU: Semoga Ada yang Ingatkan Dia Soal Ini
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 khusus di Pulau Jawa dan Bali.
"Setelah mendapat banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi seperti dilansir Galamedia dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.
PPKM Darurat dilakukan menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: 7 Kota Paling Layak Huni dan Ternyaman di Indonesia, Nomor 6 Tak Disangka-sangka
PPKM Darurat membatasi sejumlah aktivitas seperti dengan bekerja dari rumah (work from home) hingga aturan kunjungan restoran dan pusat belanja.
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi yang dilansir dari Antara.***
