Network
Dedi juga menyebut saat ini masih terhampar luas perkebunan sawit ilegal. Sehingga dapat dipastikan perkebunan tersebut merugikan negara berkali-kali lipat.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan WNA Masuk RI saat PPKM Darurat, Ketua KNPI: Ini Negara Indonesia atau Asing
"Yang ilegal ini membuat negara ruginya berkali-kali lipat. Sudah terjadi alih fungsi lahan, yang kedua mereka tidak bayar pajak, bisa jadi pemilik perkebunan tidak iuran sehingga negara rugi lagi," tambahnya.
Panja, ujar Dedi, tidak boleh membiarkan itu semua terus terjadi. Sehingga harus segera disikapi agar tidak ada lagi perkebunan ilegal dan bagaimana pemerintah bisa tegas pada aturan tata ruang yang ada.
Selain itu Dedi juga menyoroti dominasi kekuatan kapitalisme besar yang menyebabkan petani kecil semakin terpuruk. Di sisi lain perkebunan sawit juga rentan akan konflik dengan masyarakat.
"Terlebih jiga perkebunan itu hasil dari alih fungsi lahan yang sebelumnya dianggap sebagai hutan lindung atau hutan adat oleh masyarakat setempat sebagai lahan yang harus dilindungi sejak leluhur mereka ada. Pemerintah harus tegas dalam menjaga kedaulatan itu," jelas dia.
Baca Juga: Jelang Idul Adha 1442 Hijriah Stok Kepokmas di Cimahi Aman! Harga Masih Relatif Stabil
Hal lain yang disoroti Dedi adalah keberadaan buruh khususnya wanita di perkebunan sawit. Sebab selama ini mereka belum sejahtera, tidak ada jam kerja hingga minimnya perlindungan kesehatan hingga keselamatan.
Terakhir, Dedi menilai perkebunan sawit akan menemui titik jenuh. Ia berharap jika hal itu terjadi pemerintah harus siap mengambil langkah agar bekas lahan tidak mengalami kekeringan dan kembali menjadi lahan hijau produktif.
"Ini adalah langkah perbaikan tata kelola agar sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan, hutan terus dipertahankan dan petani semakin sejahtera," pungkasnya.***
