Network
GALAMEDIA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kembali menyuarakan kritikan serta beberapa pilihan solusi untuk pemerintah mengingat situasi semakin parah akibat Covid-19.
Mardani menanyakan, apakah pemerintah tidak berniat mengubah strategi dalam menghadapi wabah tersebut, meningat sudah 1.5 tahun Indonesia diserang oleh Covid-19.
"Bismillah, tidak ada kah keinginan dr pemerintah utk mengubah strategi dlm menghadapi Covid19? Sdh 1,5 thn, tp bangsa kt blm mampu mengalahkan virus ini. 2 bulan terakhir angka penularan & kematian kian tinggi, mengalahkan negara yg dikenal byk kasus Covid-19 spt Brasil,India,dll," cuitnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Senin, 19 Juli 2021.
Baca Juga: BST DKI Jakarta Rp 600 Ribu Cair! Cek Nama dan Nomor KK Anda di corona.jakarta.go.id, Caranya Mudah
Dari aspek pengambil kebijakan, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi komando sehingga lebih efektif.
"Dari aspek pengambil kebijakan misalnya, saatnya komando langsung diambil alih oleh pak @jokowi sebagai pemimpin tertinggi. Beliau punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, akan jauh lebih efektif," jelasnya.
Tentu tanpa melupakan peran Satgas Covid-19 yang telah berusaha selama ini.
"Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan / wewenang nya masih terbatas daripada presiden," imbuhnya.
Politikus ini menilai, rantai komando yang pemerintah susun sering kali tidak tuntas. Sehingga diperlukan kerapian dan membuat pusat pelayanan selama pandemi.
"Harus kita akui memang, rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan buat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen dan pelayanan kesehatan," tuturnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah bisa buat pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat di setiap kota hingga desa berzona merah.
"Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa & kelurahan di daerah zona merah," tandasnya.
Mardani menambahkan, jadikan kesehatan sebagai prioritas karena kebijakan pemerintah sudah berulang kali dipengaruhi berbagai hal lain.
"Lalu jadikan kesehatan sebagai prioritas, jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19. Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik," katanya lagi.
Lebih jauh, dia menyinggung kebijakan pembukaan bandara untuk WNA yang menyebabkan Covid-19 varian Delta merajarela di Tanah Air.
"Kita kembali kecolongan ketika Covid-19 di India dan negara lain sedang naik-naiknya, analisis kesehatan perlu menutup penerbangan dari sana. Apakah dilakukan? Tidak dan imbasnya, Covid varian Delta kian merajalela di dalam negeri," pungkasnya.***
