Network
GALAMEDIA – Belakangan, permasalahan rangkap jabatan tengah ramai diperbincangkan.
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyouno lantas menanggapi hal ini. Dia menduga, masih banyak rektor-rektor universitas yang merangkap jabatan sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Atas dasar tersebut, Arief meminta para rektor yang merangkap jabatan untuk segera mengundurkan diri.
Dia juga mengapreasiasi tindakan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro yang mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI.
“Nah untuk Rektor UI yang mundur patut kita kasih jempol, karena masih punya malu. Monggo untuk rektor-rektor lainnya yang menjabat komisaris di BUMN kalau masih punya malu harap mundur ya,” tuturnya kepada wartawan, Jumat, 23 Juli 2021.
Lebih jauh, politikus ini menilai bahwa mereka yang merangkap jabatan sebagai rektor dan petinggi BUMN hanya untuk mencari uang tambahan saja dan itu posisi ‘cadangan’.
“Yang saya sedih mereka di BUMN jadi komisaris hanya untuk nambah bakul nasi keluarga aja. Terus terang posisi mereka sebagai komisaris bagaikan boneka cadangan saja kok,” jelasnya.
Arief menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memecat Menteri BUMN, Erick Thohir atau sebaiknya mengundurkan diri sendiri.
Lantaran Erick justru membiarkan rektor kampus melakukan rangkap jabatan sehingga Jokowi tidak fokus mengurusi Covid-19.
“Jokowi harus copot Erick Thohir atau sebaiknya juga mundur saja karena sudah bikin gaduh saja, hingga Jokowi konsentrasinya mengurus PPKM Darurat jadi enggak fokus mengurusi masyarakat yang terpapar covid karena disibukan dengan keputusan Erick Thohir yang sudah enggak ada gunanya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terhadap Jokowi berbuntut panjang hingga terungkap fakta bahwa rektor UI, Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI.
Terkini, Ari Kuncoro sudah mengundurkan diri dari posisinya di BRI setelah pemerintah merubah Statuta UI dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. ***
