Network
Ning menuturkan, akselerasi pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu strategi para pengusaha dalam membantu penanganan pandemi.
Mengingat dengan vaksinasi, maka herd immunity di perusahaan, sekitar perusahaan, dan secara umum di Jabar bisa secepatnya terbentuk.
"Jadi jika vaksinasi terus diakselerasi, maka herd immunity makin cepat terbentuk, dan PPKM tidak lagi diperpanjang. Bagaimana pun juga, PPKM yang terus diperpanjang ini cukup berdampak bagi pengusaha, baik secara langsung maupun tidak," terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah semakin gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Diakuinya yang menjadi permasalahan saat ini, yakni terkait ketersediaan vaksin Covid-19.
"Kendalanya yakni soal ketersediaan vaksin untuk karyawan itu sendiri yang belum maksimal. Selama ini kita dibantu TNI dan Polri karena kita sendiri belum tahu soal ketersediaan vaksin. Bahkan beberapa perusahaan anggota kami mempersiapkan hadiah agar karyawannya mau divaksin," jelasnya.
Jika pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhambat, lanjutnya, bisa berakibat fatal bagi para pengusaha. Salah satunya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kemungkinan besar tidak bisa dibendung.
"Sebenarnya, pengusaha itu tidak harus disidak hingga disanksi terkait ketentuan dalam PPKM seperti operasional 50 persen. Mereka juga tahu dampaknya jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, tapi bagaimana memberikan stimulus bagi pengusaha sehingga perekonomian bangkit," ucapnya.
Terlebih, dengan kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Vietnam berdampak cukup positif bagi Indonesia. Salah satunya permintaan ekspor produk alas kaki dan garment yang dialihkan ke Indonesia.
