Network
GALAMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menganggarkan dana sekitar Rp500 juta guna mendukung program 'STOP KABUR' alias Strategi Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungab Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut.
"Kami menganggarkan 500 juta rupiah di APBD 2022 untuk mendukung program yang berhubungan dengan adanya peningkatan kualitas perkawinan dengan program STOP KABUR," ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Rabu 18 Agustus 2021.
Menurut Rudy, hal ini penting, karena perkawinan harus terencana untuk bisa menjadikan keluarga itu bahagia lahir dan batin dan tidak adanya stunting, karena dengan sisi ekonomi dan perencanaan yang lebih baik maka perkawinannya akan lebih matang.
Baca Juga: Kaesang Ungkap 'Saya Siap untuk RI 1': Baliho Dimana-mana
Sementara itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana, mengatakan Kawin Anak Bawah Umur (KABUR) akan mengakibatkan beberapa persoalan sosial, mental, kesehatan, ekonomi, pendidikan, rapuhnya Ketahanan Keluarga seperti ketidakharmonisan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), trafiking, yang berakhir dengan perceraian.
"KABUR juga dapat menyebabkan kelahiran berisiko tinggi lahir stunting serta menjadi penyebab tidak langsung dari tingginya AKI (Angka Kematian Ibu)/AKB (Angka Kematian Bayi) di Kabupaten Garut," ucapnya.
Berbagai apresiasi pun datang dari berbagai pihak terhadap program yang menjadi garapan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut tersebut, salah satunya, apresiasi diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Kelurarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo.
Hasto menilai, program STOP KABUR merupakan program yang luar biasa, dan ia berharap program ini berdampak positif dalam menurunkan angka stunting, khususnya di Kabupaten Garut.
"Ini sungguh luar biasa kalau menurut saya, karena problem utama penurunan stunting salah satunya adalah bagaimana menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak, ini penting sekali," katanya.
