Network
GALAMEDIA - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru.
Setelah Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam pengelolaan tes TWK pegawai KPK tersebut.
Penyimpangan tersebut terjadi mulai dari soal pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, hingga penetapan hasilnya.
Hal itu termasuk penyisipan aturan soal TWK, kontrak yang dibuat tanggal mundur (back date), hingga pengabaian arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa TWK tak bisa jadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lulus.
Baca Juga: Tsunami 20 meter Berpotensi Sentuh Istana Negara, BMKG: Bisa Terjadi Kapan Saja
Pernyataan Ombudsman sempat ditentang oleh Nurul Ghufron. Ia menegaskan bahwa kebijakan lembaganya tak bisa diintervensi lembaga manapun termasuk Obudsman RI.
"Kami tidak ada di bawah institusi lembaga apa pun di Republik ini sehingga mekanisme memberikan rekomendasi kepada atasan KPK sebagaimana Undang-Undang KPK yang dalam melaksanakan tugasnya tidak tunduk pada institusi apapun," ujar Nurul Ghufron dalam konferensi persnya.
Tak hanya Ombudsman RI, Komnas HAM juga menemukan keanehan dalam tes tersebut.
Komnas HAM menyatakan pegawai KPK yang tak lulus TWK sejak awal sudah ditarget.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta untuk mengambil alih proses alih status pegawai KPK tersebut.
Hal yang sama juga diutarakan politisi PKS, Mardani Ali Sera. Ia berharap agar presiden bisa ambil alih permasalahan tersebut.
Hal itu disampaikan Mardani melalui cuitan di akun Twitternya @MardaniAliSera, Kamis, 19 Agustus 2021.
"Jelas ada penyimpangan dlm TWK&polemik ini sdh berbulan2," cuit Mardani Ali Sera dikutip Galamedia, Kamis, 19 Agustus 2021.
"Presiden hrs berani ambil alih agar tdk jd warisan negatif beliau diakhir masa jabatannya nnti," sambungnya.
Baca Juga: Indonesia Dicap Terburuk Tangani Covid-19, Satgas Covid-19 IDI Ungkap Penyebab AS Frustasi Soal Virus Corona
Lebih lanjut, Ia juga meminta presiden turun tangan agar menunjukan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Jgn smp publik melihat presiden yg tak bs menunjukkan kemauan politik utk menciptakan tata kelola pemerintahan yg bersih dr KKN," tandasnya.***
