Network
GALAMEDIA – Ekonom senior dari Institute for Developments of Economics and Finance (INDEF), M. Fadhil Hasan menegaskan, posisi utang Indonesia sudah melewati ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Keuangan Negara.
Fadhil berpendapat, hal ini lantaran pemerintah masih menganggarkan belanja negara dengan jumlah utang cukup besar.
“Saya kira dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 utang kita akan melonjak tajam sekitar 44 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujarnya dalam webinar publik, Jumat, 20 Agustus 2021.
Baca Juga: SMM Luncurkan Beberapa Pusat Aktivitas di Kota Kota Besar, Para Siswa Bisa Ikuti Sistem Blended Learning
Dia menambahkan, ditambah utang-utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, utang Indonesia sudah melampaui batas UU Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh negara di dunia meningkatkan jumlah utang untuk menyelamatkan ekonomi.
“Di sisi lain peningkatan utang berakibat kerentanan sisi fiskal. Jadi harus tetap dikontrol bagaimana defisit bisa ditekan 5,7 persen menjadi 4,85 persen,” tuturnya.
Baca Juga: Disuntik Vaksin Nusantara, Siti Fadilah Supari: Rasanya Itu Enak Banget
Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri membeberkan jumlah utang pemerintah diproyeksikan naik hingga Rp 8.000 triliun tahun depan.
“Dalam naskah itu tertera pada akhir tahun 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp 8.110 triliun. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY-JK sebesar Rp 2.610 triliun atau kenaikan lebih dari tiga kali lipat,” katanya dilansir melalui laman faisalbasri.com.
Baca Juga: Arti Mimpi Disetubuhi Orang Lain Selain Suami, Simak Penjelasan Buya Yahya
Menggunakan asumsi implisit besaran PDB yang digunakan dalam RAPBN 2022, porsi utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bakal mencapai 45,3 persen pada tahun 2022.
Ia menganalisis bahwa utang hingga 2022 bisa meleset ke atas apabila pertumbuhan ekonomi tak memenuhi target APBN 2021 dan 2022.
Menurutnya hal ini kemungkinan besar terjadi sebab selama pemerintahan Presiden Joko Widodo target kerap kali tidak tercapai.
Baca Juga: Singgung Megawati, Gus Baha: Kita-kita Ini Kayak Dininabobokan Seakan Indonesia Dimulai dari Soekarno
“Kemungkinan itu cukup besar karena selama pemerintahan Presiden Jokowi dinilai tak pernah sekalipun target pertumbuhan tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, Faisal menilai saat ini Indonesia kalah skor melawan Covid-19.
“Kepemimpinan yang dan pengorganisasian yang buruk, berbagai penyangkalan oleh para petinggi pemerintahan, dan menuhankan ekonomi, kita kalah dengan skor 0-2 melawan Covid-19. Kesehatan kalah, ekonomi kalah,” pungkasnya.
Baca Juga: Muhammad Kece Live YouTube Usai Dikecam MUI karena Dinilai Menistakan Agama
Menanggapi hal ini, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap mengaku ngeri. Hal ini ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, Sabtu, 21 Agustus 2021.
“Ngeri.. ngeri.. ngeri..” cuitnya singkat.***
