Network
GALAMEDIA - Per Juni 2021 lalu, utang pemerintah pusat telah mencapai Rp6.554,56 triliun. Sementara rasio utang terhadap PDB mencapai 41,35 persen.
Angka tersebut naik dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen.
Nilai utang juga bertambah dibandingkan Mei 2021 yakni Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49 persen dari PDB.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.
Disebutkan, pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.
Baca Juga: Seram! Berikut 5 Negara Paling Berbahaya di Dunia, Berani Mengunjunginya?
"Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, Rabu, 25 Agustus 2021.
Terkait hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai utang pemerintah tersebut tetap harus ditanggung masyarakat.
"Kata sederhanya begini. Pemerintah yg buat utang dan rakyat yg bayar," ujar Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu menanggapi pemberitaan berjudul 'Sri Mulyani Yakin Bisa Bayar Utang Asal Warga Bayar Pajak', Rabu, 25 Agustus 2021.
Pernyataan Said Didu tersebut langsung disambar para pendukung pemerintah.
"Booos....pertanyaan saya pernahkah anda bayar utang negara,...???? nyinyir terus jariharimaumu," cuit @Mamad47332711.
Pertanyaan tersebut langsung direspons Said Didu. Soalnya sebagai rakyat, Said Didu tentunya senantiasa membayar pajak kepada pemerintah.
"Janganlah pelihara kebodohan. Presiden dan Menteri juga ga pernah bayar utang. Yang bayar utang itu adalah petugas bendahara negara yg transfer dana dari rekening bendahara umum negara. Rekening tsb saya ikut mengisi lewat pajak yg saya bayar dan rakyat lain juga bayar. Jelas ?," balas Said Didu.***
