Network
GALAMEDIA – Isu amandemen UUD 1945 tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.
Hal yang disoroti dalam amandemen tersebut adalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi.
Selain itu, pembahasan mengenai masa jabatan presiden juga disoroti bahkan menuai pro kontra dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas lantas menanggapi hal tersebut.
Baca Juga: Lord Adi MasterChef Unggah Foto Bareng Perempuan Cantik, Netizen Meradang: Bahaya Ini
Baca Juga: Aktivis: Anies Baswedan Dijegal dari Berbagai Arah Menggunakan Cara Pecundang dan Pengecut
Anwar mengatakan Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.
Anwar pun merujuk pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar kepada wartawan, Kamis, 2 September 2021.
Baginya, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.
Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penaganannya.
Baca Juga: Coki Pardede Ditangkap Polisi, MLI Serahkan Semua Proses Hukum kepada Pihak Berwajib
Anwar berpendapat, publik sudah muak dengan situasi Covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.
“Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” tuturnya.
Apabila MPR, DPR, dan DPD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Anwar khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.
“Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, emangnya rakyat takut sama bedil kalau marah. Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode,” pungkasnya.
Baca Juga: Aktor Jet Li Dikabarkan Masuk Daftar Hitam Pemerintah China Berikutnya, Kenapa?
Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para Ketua Umum partai politik koalisi di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021 tidak hanya membahas soal pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 memang menjadi bahasan umum. Namun, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung dalam pertemuan itu.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.***
