Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945, Ali Syarief: Bila Diucapkan Pembohong, 1000 Kali Ngomong Tak Ada yang Percaya

GALAMEDIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan petinggi partai politik (parpol) di Istana Kepresidenan pada Rabu, 1 September 2021.

Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kali ini Jokowi bertemu dengan petinggi parpol koalisi non parlemen.

Pimpinan parpol koalisi non parlemen yang hadir adalah PSI, PKPI, Perindo, Partai Hanura, dan PBB.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan disebut akan dilakukan pemerintahan demi terlaksananya presiden tiga periode.

Sekretaris Jenderal PBB, Affriansyah Ferry Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.

Baca Juga: Pesona Ji Chang Wook dalam Berakting Tak Terkalahkan! Ini 5 Drakor dengan Rating Tinggi yang Dibintanginya

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas,” ujarnya dalam wawancara dilansir Galamedia Jumat, 3 September 2021.

Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini.

“Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” tuturnya.

Lebih jauh, Ferry menjelaskan bahwa Jokowi mempersilahkan apabila pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan tidak mau terlibat dalam amandemen UUD 1945 tersebut.

“Beliau mengatakan 'kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini’,” sambung Ferry.

Menanggapi hal ini, Akademisi Cross Culture, Ali Syarief menyindir Jokowi dan pihak istana melalui Twitter pribadinya @alisyarief.

Baca Juga: Kimi Raikkonen Jalai Balapan Terakhir di Formula 1: Ini Keputusan yang Sulit, Tapi Ada Waktunya Sesuatu Baru

Menurutnya, meski beribu-ribu kali Jokowi dan istana sudah menolak amandemen UUD 1945 publik sudah tidak percaya.

“1000 x ngomong tidak akan mengamandemen UUD 45, tidak ada masa jabatan Presiden 3 Periode, tak pernah ada yang akan percaya, bila diucapkan oleh seorang Pembohong..” cuitnya Jumat, 3 September 2021.

Diketahui sebelumnya, wacana amandemen terbatas ini diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin, 16 Agustus 2021.***