Network
GALAMEDIA - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Jawa Barat terus mengejar kepesertaan dari sektor pekerja informal. Dengan demikian, seluruh lapisan pekerja dapat memiliki perlindungan ketenagakerjaan.
Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Jawa Barat, Dodo Suharto mengatakan bahwa kepersertaan dari pekerja informal saat ini di Jawa Barat, baru 5 persen. Sehingga masih memiliki potensi besar untuk diupayakan oleh pihaknya.
"Untuk pegawai formal rata-rata di setiap daerah sudah 40 persen, sedangka dari sektor pekerja informal baru 5 persen. Maka ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama," ungkapnya disela-sela Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana) Jawa Barat tahun 2020 di Hotel Pullman, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 26 Oktober 2021.
Menurutnya penganugerahan Parinitra tersebut, memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perusahaan hingga UMKM di Jawa Barat, yang memberikan dukungan penuh kepada program perlindungan ketenagakerjaan.
Dikatakannya ada tiga kota/kabupaten yang masuk tiga besar, yakni Bekasi, Purwakarta dan Kota Depok. Dengan parameternya seperti dukungan regulasi maupun alokasi anggaran untuk membayar iuran pekerja rentan. Dimana semakin besar cakupan kepesertaannya maka penilaian semakin besar dan baik.
"Kita melihat disini Kota Bekasi sangat luar biasa dan lengkap, bahkan pemulung di Bantar Gebang akan dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk seluruh ASN, non ASN, pekerja formal dan lain sebagainya, diwajibkan menjadi peserta," tuturnya.
Dodo mengimbau kepada seluruh cabang kota/kabupaten untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerahnya, serikat pekerja/buruh hingga pengusaha, dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berharap terus diupayakannya edukasi maupan sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal. Karena jumlah peserta dari sektor tersebut yg masih sedikit.
