Network
Pada saat yang sama, Deputi kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Eddy Satriya menjelaskan, Industri halal menjadi peluang untuk meningkatkan level Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) yang memerlukan bantuan dari pemerintah.
"Salah satu implementasi daru UU cipta kerja, sudah di syaratkan 30% untuk infrastuktur publik untuk fasilitasi dari UMKM. Kami ingin UMKM memiliki tempat-tempat yang premium. Untuk kawasan sedang dipersiapkan, seperti kawasan industri dan KEK. Secara khusus peraturannya belum ada, tetapi merujuk dengan UU dan pelaksanannya sudah berjalan di kawasan industri dan memprioritaskan industri halal," jelas Eddy Satriya.
Baca Juga: November Mendatang 9 Idol Kpop Cowok Ini Ulang Tahun, Ada Idola Kamu?
Oleh karena itu menurutnya, memberikan edukasi efektif bagi masyarakat mengenai industri halal sangat penting lantaran penerimaan industri halal belum begitu tinggi.
"Tidak sempat lagi menyusun regulasi untuk halal industri. Sebagai gantinya kita Menggunakan program edukasi dan mendampingi melalui, didampingi hingga keluar sertifikat halalnya," ujarnya.
Sementara itu, Didi Sumedi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, menjelaskan mengapa penerimaan industri halal belum begitu tinggi lantaran masih terbentur masalah literasi.
"Ini merupakan masalah literasi. Menurut saya, kebutuhan akan sandang dan pangan yang memenuhi syariah belum begitu mendalam,” ujarnya.
Ada dua hal yang menjadi penekanan, literasi dari pemahaman agama dan pentingnya suplier untuk memiliki sertifikasi halal. “Serta edukasi kepada masyarakat akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengkonsumsi sandang pangan yang halal," ujar Didi Sumedi. ***
