Network
Baca Juga: BANJIR KEPUNG Bandung Raya, LONGSOR di Lembang Tutup Akses Cimahi-Bandung Barat
"Kalau misalnya tidak dengan APBD, bisa dengan dana bagi hasil pajak yang saya hitung bisa mencapai Rp 741 miliar. Harusnya peruntukannya bagi hasil pajak ini, yaitu infrastruktur, irigasi dan transportasi. Tapi yang dialoasikan di Kota Bandung hanya Rp 400 miliar, sehingga banjir tidak maksimal," jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafury. Menurut dia, solusi penanganan banjir yang dilakukan pemerintah hanya untuk mengurangi debit air, dan tidak menyelesaikan persoalan banjir.
Ia mencontohkan danau retensi yang berada di sejumlah titik di Kota Bandung, memiliki fungsi untuk mengurangi debit air saat terjadi banjir.
Baca Juga: RACHEL VENNYA Jadi Tersangka! Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta
"Banjir di Kota Bandung akan terus terjadi, kalau perencanaannya tidak mengarah kepada penanganan banjir. Kenapa alokasi anggarannya enggak ada atau minim, berarti memang tujuan perencanaannya yang tidak kesana, dengan begini, kondisi banjir akan terus terjadi," ucapnya.
Ferry menerangkan karena tidak ada perencanaan tersebut, maka menyebabkan bertambahnya titik rawan banjir di Kota Bandung.
Semula, hanya ada tujuh titik yaitu, kawasan Jalan Kopo, Jalan Cibaduyut, Pasirkoja (exit tol), Pagarsih, Setrasari, Dr Djunjunan (Pasteur) dan Sukagalih. Kemudian kini menjadi delapan titik dengan di kawasan Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir.
"Maka kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan anggaran penanganan banjir dan kebencanaan di Kota Bandung. Karena ini merupakan persoalan yang terjadi setiap tahunnya," tambahnya.***
