Network
GALAMEDIA - Komisi C DPRD Kota Bandung menilai Pemerintah Kota Bandung tidak serius dalam penanganan persoalan banjir. Dengan demikian, titik banjir yang malah bertambah setiap tahunnya di Kota Bandung.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Riana menilai ada ketidakseriusan penanganan banjir oleh Pemkot Bandung.
Pasalnya, anggaran untuk persoalan banjir di Kota Bandung yang semakin minim, padahal menjadi momok bagi masyarakat ketika memasuki musim hujan.
"Kami melihat Pemkot Bandung tidak serius dalam penanganan banjir, karena anggarannya yang semakin minim. Padahal sangat diperlukan dalam membangun infrastruktur maupun upaya lainnya dalam menyelesaikan banjir di Kota Bandung," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Rabu, 3 November 2021.
Baca Juga: LEMBANG Dataran Tinggi Pun Terendam, Warganet: Sesuatu Sekali, Kembalikan Sebagai Daerah Resapan!
Menurutnya dalam menyelesaikan banjir di Kota Bandung, dibutuhkan kepekaan pemerintah untuk membangun infrastruktur atau menyediakan alat khusus untuk memompa air.
Termasuk melakukan pengerukan sedimen-sedimen di aliran sungai atau selokan.
"Namun berbagai hal tersebut, tentu membutuhkan anggaran tapi manfaatnya akan sangat terasa oleh masyarakat ketika lingkungannya bebas banjir. Sayangnya anggaran dalam penanganan banjir sendiri di Kota Bandung masih minim, malah postur anggaran tidak seimbang, karena hibah yang lebih besar," jelasnya.
Disinggung terkait refocusing karena pandemi Covid-19, lanjutnya, untuk hal-hal yang penting dan mendasar seperti penanganan banjir tetap harus menjadi prioritas. Sehingga upaya penanganan banjir di Kota Bandung dapat tetap berjalan.
Baca Juga: BANJIR KEPUNG Bandung Raya, LONGSOR di Lembang Tutup Akses Cimahi-Bandung Barat
"Kalau misalnya tidak dengan APBD, bisa dengan dana bagi hasil pajak yang saya hitung bisa mencapai Rp 741 miliar. Harusnya peruntukannya bagi hasil pajak ini, yaitu infrastruktur, irigasi dan transportasi. Tapi yang dialoasikan di Kota Bandung hanya Rp 400 miliar, sehingga banjir tidak maksimal," jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafury. Menurut dia, solusi penanganan banjir yang dilakukan pemerintah hanya untuk mengurangi debit air, dan tidak menyelesaikan persoalan banjir.
Ia mencontohkan danau retensi yang berada di sejumlah titik di Kota Bandung, memiliki fungsi untuk mengurangi debit air saat terjadi banjir.
Baca Juga: RACHEL VENNYA Jadi Tersangka! Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta
"Banjir di Kota Bandung akan terus terjadi, kalau perencanaannya tidak mengarah kepada penanganan banjir. Kenapa alokasi anggarannya enggak ada atau minim, berarti memang tujuan perencanaannya yang tidak kesana, dengan begini, kondisi banjir akan terus terjadi," ucapnya.
Ferry menerangkan karena tidak ada perencanaan tersebut, maka menyebabkan bertambahnya titik rawan banjir di Kota Bandung.
Semula, hanya ada tujuh titik yaitu, kawasan Jalan Kopo, Jalan Cibaduyut, Pasirkoja (exit tol), Pagarsih, Setrasari, Dr Djunjunan (Pasteur) dan Sukagalih. Kemudian kini menjadi delapan titik dengan di kawasan Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir.
"Maka kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan anggaran penanganan banjir dan kebencanaan di Kota Bandung. Karena ini merupakan persoalan yang terjadi setiap tahunnya," tambahnya.***
