Network
Lebih jauh, ahli filsuf ini menuturkan bahwa sebenarnya kasus ini bukan soal pihak mana yang menjabat sebagai pejabat publik di pemerintahan, melainkan soal adanya pelanggaran hukum.
Terlebih bisnis PCR itu dianggap sebagai pelanggar adanya KKN.
Di mana seorang menteri yang membuat regulasi bisa menggunakan jabatannya untuk berbisnis.
“Karena yang jadi soal, siapa dapat apa, tapi pelanggaran hukum. Mau siapapun itu tetap melanggar KKN, bahwa yang didalam itu membuat regulasi kenapa berbisnis,” pungkasnya berpendapat.
Baca Juga: Janji Sehidup Semati, Ini Kisah Perjalanan Cinta Vanessa Angel-Bibi Ardiansyah
Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca Juga: Soroti Unggahan Jenderal Listyo Sigit, Demokrat: Semoga Kapolri Tidak ‘Diciduk’
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
