Network
GALAMEDIA – Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Said Didu turut mengomentari pemberitaan yang berjudul ‘Heran Luhut Dilaporkan ke KPK Soal Bisnis PCR, Teddy Gusnaidi: Emangnya Salah Kalau Pejabat Punya Bisnis?’.
Said Didu menentang keras keterlibatan pejabat publik dalam pusaran bisnis yang menyangkut kebutuhan rakyat Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut telah menunjukkan etika terendah bagi seorang pejabat publik.
“Etika terendah seorang pejabat adalah membuat perusahaan untuk berbisnis untuk kebutuhan rakyat yang terkena bencana dan dia juga yang membuat aturannya,” ujar mantan Staf Khusus Menteri BUMN ini, seperti dikutip Galamedia dari akun Twitter-nya, Minggu, 7 November 2021.
Baca Juga: Burnley Hentikan Rekor Kemenangan Beruntun Chelsea di Stamford Bridge
Seperti diketahui sebelumnya, eks politisi PKPI, Teddy Gusnaidi mengaku aneh dengan dilaporkannya Luhut Binsar Pandjaitan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan atas dugaan terlibat ke dalam pusaran bisnis tes PCR.
Lantas, Teddy Gusnaidi pun membeberkan fakta soal saham Luhut Binsar Pandjaitan di salah satu perusahaan alat kesehatan.
“Karena Pak Luhut Binsar Pandjaitan punya saham di perusahaan alkes, lalu beliau dituduh macam-macam. Alasannya karena beliau adalah pejabat publik. Emangnya kenapa kalau pejabat publik punya bisnis? Apakah itu sesuatu yang hina? Atau ini pelampiasan atas ketidakmampuan kalian?,” cuit Teddy Gusnaidi, Jumat, 5 November 2021.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 7 November 2021: Irvan Ketar-ketir, Vera Akhirnya Beberkan Jejak Denis ke Al
Maka dari itu, Teddy Gusnaidi meminta rakyat Indonesia untuk tidak risih dengan pejabat publik yang mempunyai bisnis.
“Intinya jangan alergi dan berpikir bahwa pejabat publik punya bisnis itu haram,” harapnya. ***
