Network
GALAMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pengelola klub malam dan wisata di Bandung.
Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers Hasil Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada Senin, 8 November 2021.
Disebutkan, pelanggaran itu dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, tidak ada penerapan physical distancing dan peringatan dari pengelola.
Kedua, tidak ada paksaan penerapan scan QR code dengan Aplikasi PeduliLindungi bagi pengunjung.
Ia menyatakan, kondisi tersebut terjadi di Bandung dan Bali.
"Mereka juga banyak yang mengelabui petugas dengan memisahkan parkir mobil, hingga tidak boleh pengunjung mengambil gambar," katanya.
Baca Juga: Rumah Veronica Koman Diteror Bom, Pelaku Beri Pesan Ancaman Akan Bumi Hanguskan Persembunyiannya
Luhut mengatakan ketaatan itu berbeda jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan.
"Dalam penelusuran kami, prokes dilakukan dengan baik di mal dan PeduliLindungi diterapkan dengan ketat. Semua masyarakat masuk dengan masker dan jam operasi sesuai aturan," katanya.
Karena masalah itulah, Luhut mengatakan pemerintah telah meminta kepada pemerintah daerah untuk bertindak tegas dalam menangani pelanggaran tersebut.
"Saya minta tindakan tegas kalau ada pelanggaran. Kami paham, kita semua bosan. Tapi bagaimana pun kita harus hati-hati karena kami tidak ingin masuk gelombang 3," katanya.
Luhut mengibaratkan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini menggunakan metode ilmu pengetahuan dan seni (science and art).
"Kita sedang mengevaluasi apakah akan ada penahanan mobilitas penduduk dengan penerapan kembali PCR, (hal itu) sedang kami kaji. Jangan teman-teman berpikir ini tidak konsisten tapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti 'science and art," kata Luhut.
Baca Juga: Innalillahi Wainailaihi Rojiun, Herzaky Mahendra Sampaikan Kabar Duka: Abdul Wahab Dalimunthe Wafat
Luhut yang juga Koordinator PPKM di Pulau Jawa dan Bali meminta masyarakat tidak melihat kebijakan yang diambil pemerintah sebagai suatu bentuk inkonsistensi.
"Memutuskan ini seperti operasi militer kita melihat dengan cermat. Jangan ada pikiran ke mana-mana, kok berubah-ubah? Kita melihat perubahan perilaku COVID-19 ini yang sekarang ada indikasi varian delta plus yang ada di Malaysia, semua kita cermati dengan baik, dan itu juga berasal dari Inggris," tambah Luhut.
Per 2 November 2021, diberlakukan adendum Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 yang menyatakan warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia diwajibkan melakukan tes PCR ulang serta melakukan karantina selama 5x24 jam bagi mereka yang baru menerima vaksin dosis pertama atau 3x24 jam bagi mereka yang sudah menerima dosis lengkap.
Dengan berlakunya adendum tersebut maka Surat Edaran No 20/2021, Surat Edaran No 18/2021, Addendum Surat Edaran Nomor 18 tahun 2021, dan Addendum Kedua Surat Edaran No.18 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam aturan sebelumnya diwajibkan karantina 8x24 jam dan 5x24 jam bagi pelaku perjalanan internasional.
"Jangan ada pikiran tidak konsisten. Strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara pada COVID-19 ini. Tadi disinggung Dari Inggris sudah masuk ke Malaysia itu varian delta AY42 dan menurut saya ini harus kita waspadai," ungkap Luhut.
Luhut juga menyebut pemerintah terbuka untuk kemungkinan kembali meningkatkan waktu karantina menjadi 7x24 jam.
"Kemungkinan karantina naik jadi 7 hari juga tidak tertutup kemungkinannya. Jangan katakan bolak-balik, tidak sama sekali, kita sangat hati-hati di sini. Saya ingin sampaikan proses pengambilan keputusan itu sudah 'science dan art'," tambah Luhut.
Luhut kembali menyebut bahwa pemerintah dengan hati-hati membaca data kenaikan kasus dan penyebaran kasus positif COVID-19 saat ini.
"Dengan membaca data ini karena pengalaman kita sudah cukup sekarang, kita 'confidence' mengatakan cukup jernih melihat hal ini. Jadi saya mohon teman-teman di luar tidak punya pikiran pemerintah tidak konsisten, kami sangat konsisten, yang tidak konsisten itu penyakitnya," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, varian Delta AY42 dapat lebih ganas 15 persen dibanding varian Delta saat ini.
"Kalau ada dari kita atau saudara ingin kena, ya kita akan leha-leha, tapi saya tidak mau. Saya tetap akan tegas mengatakan kita akan menyesuaikan atau antisipasi perilaku dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita lebih utuh dan hati-hati menghadapi ini karena sudah dialami oleh banyak negara," kata Luhut.***
