Network
“Nah kalau kita bicara tentang governance, maka dalam governance itu kita harus menghindari yang namanya conflict of interest, baik secara langsung maupun tidak,” tuturnya.
“Jadi bukan soal bahwa LBP kasih uang dan dia tidak ambil keuntungannya. Justru kalau dia terlibat di dalam GSI itu kan potensial untuk adanya conflict of interest, konflik kepentingan,” sambungnya.
Jadi, kata Advokat itu, persoalannya terletak di posisi Luhut sebagai pejabat publik.
“Jadi di situ masalahnya. Jadi persoalannya, bukan soal ambil uangnya atau tidak tapi bahwa dia dalam posisi pejabat publik,” ucapnya.
Kunci dalam masalah ini, sambungnya, ada di pejabat yang bersangkutan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Senior PDIP Ungkap Partainya Santai Hadapi Pilpres dan Disegani Oleh Parpol Lain
“Ini soal etika berpemerintahan. Cuma memang kalau etika berpemerintahan ini ya kuncinya di yang bersangkutan dan di Presiden Jokowi sendiri,” ujarnya.
Namun, karena Luhut tidak merasa melakukan pelanggaran etika dan hukum, maka hal ini kembali ke Jokowi.
“Yang bersangkutan jelas mengatakan bahwa tidak akan mundur artinya. Kan mundur ‘kalau’ terima duid. Artinya melihat nya dari perspektif mengambil duid apa engga. Jadi bukan dari soal etika berpemerintahan bahwa dia mengambil sebuah kebijakan yang ada konflik kepentingannya,” terang Refly.
