Network
GALAMEDIA - Beberapa waktu lalu publik dihebohkan kabar terkait Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengalami kejadian tak mengenakkan.
Moeldoko dikabarkan diusir para pendemo aksi Kamisan di Semarang yang menyuarakan pelanggaran HAM pada Kamis, 18 November 2021.
Dalam video yang beredar di sosial media, Moeldoko diteriaki para aktivis HAM.
Baca Juga: Jokowi Sebut Penanganan Pandemi di Indonesia Diapresiasi Dunia, Christ Wamea: Puji Diri Sendiri
Saat KSP Moeldoko hendak berbicara, para pendemo menyebut aksi demo saat itu adalah panggung rakyat.
"Ini panggung rakyat, bukan panggung oligarki," teriak seorang pendemo.
Mereka pun meminya Moeldoko segera meninggalkan lokasi.
"Betul! Ini panggung rakyat! Pelanggar HAM gak boleh dikasih ruang," ujar pendemo lainnya.
Baca Juga: Periksa Dua Saksi, KPK Selidiki Dugaan Fee yang Jerat Bupati Bintan Non-aktif Apri Sujadi
Moeldoko sendiri berkeras menyampaikan pernyataan meski diinterupsi para pendemo.
"Ya teman-teman sekalian," ujarnya yang dibalas pendemo, "Kami bukan teman Bapak!"
"Pelanggar HAM gak boleh ngomong soal HAM," ujar seorang demonstran.
"Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini," seru rekannya.
Demikian di antara teriakan yang dilayangkan pada sang KSP yang akhirnya mengurungkan niatnya berbicara di depan para pendemo.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pentingnya Kerja Sama Ulama dengan Pemerintah: Ulama Bisa Beri Nasihat
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Refly Harun lantas buka suara.
Refly menilai bahwa insiden ditolaknya Moeldoko merupakan alarm bagi pemerintah.
"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana, termasuk Moeldoko," ujarnya yang dilansir Galamedia dari saluran YouTube Refly Harun pada Jumat, 19 November 2021.
Baca Juga: Perankan Tokoh Bulan di Serial Web Teluk Alaska, Ini Profil Kaneishia Yusuf
Ia juga menyebut Moeldoko telah dua kali melakukan blunder. Pertama, mencoba merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
Kedua ketika mantan Panglima TNI ini menggugat atau menyomasi aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Refly pun turut mengomentari massa yang juga menolak Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara yang kala itu datang bersama Moeldoko.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 November 2021: Antam dan UBS Melonjak Naik
"Coba bayangkan, Komnas HAM ditolak, itu juga 'kan peringatan. Bagaimana tidak percayanya masyarakat, even dengan Komnas HAM sekalipun. Bayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," terangnya.***
