Network
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku belum mendapat progres terkait perusahaan yang telah mengajukan lahan pengganti atau kompensasi.
Hal ini menjadi sorotan, karena berpotensi menjadi konflik horizontal bila tidak dilakukan sesegera mungkin.
"Salah satu yang sudah mengajukan adalah PT Antam di Garut, yang lain bagaimana progresnya? Saya ingin laporan perkembangannya, jangan terus diulur-ulur, karena mereka (perusahaan) menunggu aturan yang satu tahun setelah peraturan menteri akan menjadi PNBP kompensasi bukan menyiapkan lahan pengganti," ujar Ono.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Persiraja vs Persib, Robert Alberts Tak Mau Remehkan Tim Lawan
Lebih lanjut pria berkaca mata ini mendorong agar hal tersebut harus segera dituntaskan karena berpotensi menimbulkan konflik lahan.
Ia mencontohkan konflik lahan sempat terjadi dan menimbulkan korban dari masyarakat di Indramayu.
Kasus bermula dari lahan tebu PG Jatitujuh yang dulunya adalah kawasan hutan dan dikelola oleh PT Perhutani.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.
Tetapi, lahan pengganti itu tidak pernah diberikan sampai dengan habisnya masa HGU.
"Saat itu muncul reaksi dari masyarakat menuntut PG Jatitujuh untuk segera memberikan lahan pengganti atau HGU lahan tebu dicabut dan lahan tebu itu dijadikan hutan kembali," terangnya.
