Network
GALAMEDIA - Pemerintah didesak untuk segera turut andil menuntaskan konflik agraria antara PG Jatitujuh dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Fkamis.
Konflik antara PG Jatitujuh dan masyarakat ini sudah terjadi sejak lama namun hingga kini belum juga tuntas.
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengungkapkan, pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipastikan sudah mengetahui permasalahan ini sejak lama termasuk potensi-potensi konflik antara PG Jatitujuh dan masyarakat.
Apalagi kementerian itu yang mempunyai kewenangan terhadap lahan pengganti atau perubahan fungsi hutan.
"Menteri lingkungan hidup dan kehutanan seakan tutup mata dan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Sehingga sangat disayangkan akhirnya terjadi konflik horizontal antara masyarakat," ungkap legislator dari daerah pemilihan Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini, Selasa, 5 Oktober 2021.
Ditambahkan Ono, lahan tebu PG Jatitujuh ini dulunya adalah kawasan hutan yang dikelola oleh PT. Perhutani. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PG Jatitujuh wajib memberikan lahan pengganti.
Namun, ujarnya, lahan pengganti itu tidak pernah diberikan sampai dengan habisnya masa HGU.
"Saat itu muncul reaksi dari masyarakat menuntut PG Jatitujuh untuk segera memberikan lahan pengganti atau HGU lahan tebu dicabut dan lahan tebu itu dijadikan hutan kembali," tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
