Network
GALAMEDIA - Pada tahun 2022
pasar keuangan global diprediksi masih mengalami ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Hal itu mengakibatkan sejumlah bank sentral negara maju harus membuat keputusan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan, Pemerintah Indonesia pun diharapkan turut bertindak lebih baik untuk mencegah krisis keuangan.
Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan.
“Dengan keadaan seperti itu akan menghantam berbagai lembaga keuangan. Komite Stabilitas Sektor Keuangan harus antisipatif terhadap kemungkinan dana keluar, yang memberi dampak tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu dikutip dari laman DPR.go.id, Jumat 31 Desember 2021.
Diketahui, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), mengambil tindakan berupa kebijakan tapering off. Kebijakan ini berusaha mengurangi stimulus moneter ketika perekonomian negara terancam sekaligus membutuhkan suntikan dana likuiditas, di antaranya dengan mengurangi ukuran program pembelian obligasi.
Baca Juga: Rumah Pengunggah Ceramah Bahar Bin Smith Digeledah, Ini Barang Bukti yang Disita
Pada saat yang sama, Said juga memperingatkan dampak krisis keuangan akibat gagal bayar yang menimpa Evergrande, perusahaan properti terbesar di Tiongkok.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, guna langkah antisipatif jika terjadi ketersendatan pasokan suplai komoditas utama dalam negeri.
