Network
GALAMEDIA - Jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) di Pemkab Bandung Barat mencapai 3 655 orang. Pada tahun 2021 untuk gajinya saja menyedot anggaran Rp145 miliar yang di simpan dalam anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Jumlah yang terlalu banyak jika dibandingkan dari hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Estimasinya hanya butuh 1500 tenaga non PNS saja. Saat ini ada sekitar 3.665 Orang dengan anggaran Rp145 miliar pada tahun 2021 lalu," kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya di Padalarang, Senin 3 Januari 2021.
Komisi I pun, lanjut Wendi, meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan analisis kebutuhan di setiap SKPD dengan menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya.
Baca Juga: Pemerintah Kembali Sunat Durasi Karantina di Tengah Ancaman Omicron, Luhut Beri Alasan Ini
"Kami Juga meminta kepada kepegawaian (BKPSDM) dan Bidang Organisasi untuk segera melakukan pendataan jumlah yang nyata, serta Keberadaan TKK di seluruh SKPD. Sesuaikan Juga analisis kebutuhan yang sebenarnya di setiap SKPD," tegasnya
Saat ini, Pemkab Bandung Barat sedang disibukkan dengan adanya wacana penghapusan pegawai honorer sesuai Perarturan Pemerintah No 49 Rahun 2018 yang mengharuskan tidak akan ada lagi TKK di wilayah Pemkab Bandung Barat pada tahun 2023.
Wendi membenarkan adanya wacana tersebut dan memberikan beberapa keterangan terkait rekomendasi dan saran, serta keterkaitan dengan belum adanya dasar hukum tentang perubahan status pegawai tidak tetap (PTT) menjadi tenaga harian lepas (THL).
Baca Juga: Tak Cuma Bahar bin Smith, Polisi Juga Periksa Pengunggah Video Ceramahnya
“Kami dari Komisi I telah selesai membuat dan mengajukan nota komisi kepada pimpinan DPRD KBB untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh Pemda (pemerintah daerah) KBB demi menyelamatkan dan kebaikan semuanya,” ujarnya.
Ada 5 poin penting dalam rekomendasi yang diberikan komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat.
