Network
"Faktanya setiap selesai pilkada, jumlah TKK selalu bertambah. Katanya, TKK baru ini titipan dari tim sukses. Jelas ini menjadi preseden buruk bagi KBB, sekarang dikurangi begitu selesai pilkada membengkak lagi," keluh Yakub.
Baca Juga: Buntut Hina Bangsa Arab, Habib Kribo Dikabarkan Dicoret dari Kalangan Bani Alawi
Yang membuatnya semakin prihatin, lanjut Yakub, TKK baru tersebut banyak yang bekerja dengan cara membayar pada oknum tim sukses.
"Ada yang membayar Rp10 - Rp 20 juta. Kami tahu, setelah ada beberapa yang datang ke Sekretariat P4KBB, ironisnya setelah bekerja banyak yang tidak menerima gaji. Ya, alih-alih mendapat penghasilan sebaliknya malah mengeluarkan uang," ungkapnya.
Masalah TKK juga menjadi sorotan Komisi I DPRD KBB. Pasalnya, jumlah TKK dinilai terlalu banyak hingga membebani APBD KBB.
Baca Juga: Artis FF ditangkap Terkait Kasus Narkoba adalah Fico Fachriza, Warganet: Beneran gak nih?
"Jumlah yang terlalu banyak jika dibandingkan dari hasil analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Estimasinya hanya butuh 1500 tenaga non PNS saja. Saat ini ada sekitar 3.665 Orang dengan anggaran Rp145 miliar pada tahun 2021 lalu," kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya.
Komisi I pun, lanjut Wendi, meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan analisis kebutuhan di setiap SKPD dengan menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya.
"Kami Juga meminta kepada kepegawaian (BKPSDM) dan Bidang Organisasi untuk segera melakukan pendataan jumlah yang nyata, serta Keberadaan TKK di seluruh SKPD. Sesuaikan Juga analisis kebutuhan yang sebenarnya di setiap SKPD," tegasnya.
Baca Juga: Pernah Jadi Alumni Pecandu, Fico Fachriza Kini Terjerat Narkoba Lagi
