Network
GALAMEDIA - Baru-baru ini publik dihebohkan kabar pelaporan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Mereka dilaporkan atas dugaan pidana korupsi dan atau pencucian uang oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.
Bersamaan dengan pelaporan tersebut, Ubedilah Badrun berpeluang mendapatkan reward sebesar Rp 200 juta usai melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK.
Peluang ini muncul mengingat Presiden Jokowi sempat meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.
Baca Juga: Selamat Tinggal Jakarta, Ibu Kota Baru RI Kini Bernama Nusantara
Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa pelapor kasus korupsi dan suap berpeluang mendapatkan hadiah hingga Rp200 juta dari pemerintah.
Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP tersebut pada 17 September 2028 lalu.
Mencuat kabar tersebut, lantas turut ditanggapi oleh pengamat politik, Rocky Gerung.
Melalui saluran YouTube miliknya, Rocky Gerung mengatakan bahwa jika Ubedilah Badrun mendapatkan Rp200 juta, uang itu akan cukup untuk membeli kebun pisang.
"Wah Rp200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed," ucapnya dilansir Galamedia dari saluran YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 17 Januari 2021.
Baca Juga: Membagikan Foto dengan Warna Rambutnya yang Baru Nama Johnny NCT Puncaki Trending di Twitter
"Siap-siap untuk dagang pisang Ubed karena itu uang yang banyak sekali," sambungnya.
Lebih jauh, pengamat politik tersebut juga meyakini bahwa Dosen UNJ tersebut dapat memenangkan reward berupa uang senilai Rp200 juta.
Pasalnya, Rocky menilai gejala yang muncul menunjukkan bahwa kebanyakan publik ingin agar kasus Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu dibuka.
"Saya kira dia akan menang, karena kalau kita lihat gejalanya, semua orang menginginkan agar masalah itu dibuka," katanya.
Dalam unggahan yang sama, Rocky Gerung juga menyebut publik ingin melihat kemampuan KPK bertindak secara profesional memproses laporan atas dua anak presiden itu.
"Jadi orang justru ingin tahu itu, KPK ini mampu apa nggak bertindak profesional," terangnya.
"Kalau ternyata KPK ragu-ragu dan keraguan itu bisa kita baca dalam kalimat-kalimat awal konferensi pers KPK nanti, orang akan merasa bahwa ya sudah itu berarti KPK tetap ada di bawah pengaruh presiden," lanjutnya.**
