Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan akhir-akhir ini kebanjiran kecaman dari masyarakat terkait pernyataanya soal Sunda.
Politisi PDIP ini meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot jabatan Kajati akibat berbicara bahasa Sunda pada saat rapat.
Hal itu membuat Orang Sunda marah hingga menyatakan Arteria Dahlan musuh orang Sunda. Sepanduk bertuliskan itu pun tersebar di sejumlah tempat.
Gelombang protes pun terus mengalir dari sejumlah kalangan.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pun geram dengan ulah rekannya di senayan itu.
“Meuni lebay kitu si Om Arteria Dahlan teh. Serius kalo kata saya mah, eta teh lebay, berlebihan…” ujar politisi PKS ini, Rabu, 19 Januari 2022.
Baca Juga: Soal Kasus Habib Bahar, Pakar Hukum Pidana: Harusnya Jaksa Menuntut Bebas dan Hakim Membebaskan
Ia menilai pernyataan Arteria tersebut berlebihan, bahkan cenderung menyakitkan masyarakat suku Sunda.
Ia pun menjelaskan, kewajiban berbahasa Indonesia memang tercantum di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
“Namun hal ini tentu tidak berarti penggunaan bahasa daerah yang hanya menjadi semacam penguat, penjelas, selipan, bukan penggunaan secara penuh sepanjang acara menjadi haram mutlak," katanya.
"Ibarat kata jatuhnya jadi makruh saja adanya tambahan-tambahan ungkapan bahasa daerah,” sambungnya.
Bahkan pada Undang-Undang yang sama di pasal 42, jelas tercantum penghormatan, penghargaan dan perlindungan negara kepada bahasa daerah dengan menyatakan Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina,dan melindungi bahasa dan sastra daerah.
“Jadi bahasa daerah dikembangkan, dilindungi sementara bahasa Indonesia wajib dipakai dalam rapat-rapat resmi, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan," katanya lagi.
Baca Juga: Pindah Ke TV Digital, Pastikan Beli Perangkat Set Top Box Bersertifikasi
"Kita tetap harus menyosialisasikan, membiasakan hingga kewajiban Undang-Undang ini menjadi sesuatu yang secara otomatis berlaku dalam kegiatan-kegiatan resmi sehari-hari," lanjut dia.
Ledia mengaku pernah 'menegur' Mendikbudristek yang berulang kali menggunakan ungkapan-ungkapan berbahasa Inggris dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, akhir Januari 2020 lalu.
“Itu kan rapat resmi, maka saya ingatkan Mas Nadiem untuk berbahasa Indonesia sesuai aturan Undang-Undang. Mungkin karena beliau lama di luar negeri, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris jadi berkali-kali tercetus," ujarnya.
"Nah, konteks saya saat itu adalah mengingatkan beliau, agar terbiasa. Hasilnya, kini Mas Menteri sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap rapat. Kalau ada sesekali tercetus ungkapan atau pilihan diksi bahasa Inggris, tentu wajar dan termaafkan,” sebutnya.
Bahkan, bila secara detil kita menelisik Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ternyata soal penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi wajib digunakan dalam 14 ranah kehidupan ini nyatanya tidak menempatkan adanya sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.
Berbeda dengan aturan tentang bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yang secara jelas menyebutkan adanya sanksi pidana pada pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada, pelanggaran atas penggunaan bahasa Indonesia agaknya lebih menggunakan pendekatan persuasif edukatif.
“Jadi kalau ada pelanggaran maka yang pas itu ya diingatkan, dikasih tahu aturannya, secara informatif, persuasif dan edukatif," katanya.
"Kalau sampai minta diberhentikan, ditindak tegas, itu kan malah jadi melebihi ketentuan perundang-perundangan. Artinya ya berlebihan… lebay mun saur budak ngora jaman kiwari mah,” tandasnya.***
