Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Christian Julianto mempertanyakan terkait pendapatan dari retribusi pelayanan parkir.
Menurutnya pendapatan dari retribusi pelayanan parkir, terhitung minim. Dimana dari target sebesar Rp 25,3 miliar pada tahun 2021, yang terealisasi hanya sebesar Rp 6 miliar.
"Jadi yang perlu diperhatikan adalah manajemen dalam pengelolaan retribusi, bagaimana menangani kebocoran. Walaupun situasi masih pandemi, angka realisasi ini masih terlalu kecil," ungkapnya usai Rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Rabu 26 Januari 2022.
Baca Juga: Pengamat Minta Anies Baswedan ‘Gaspol’ Nyapres di 2024 Menyusul Jadwal Pemilu Sudah Diumumkan
Menurutnya target tersebut, masih sama dengan target tahun sebelumnya. Namun realisasi pendapatan dari retribusi pelayanan parkir masih belum maksimal.
Lebih jauh, terkait kenaikan tarif retribusi parkir yang diberlakukan sejak 1 Januari 2022, pihaknya menyatakan keberatannya.
"Menaikkan tarif retribusi parkir sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan. Menurut saya ini tidak tepat. Jika masih banyak kebocoran seperti ini percuma menaikkan tarif, target pasti tidak akan tercapai. Pengelolaannya yang harus diperbaiki," jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Chris juga menyoroti banyaknya parkir liar yang merupakan pelanggaran dan menyebabkan loss potensi pendapatan.
"Coba kita lihat kondisi lapangan. Berapa banyak uang parkir yang dibayar masyarakat, berapa yang disetor ke pemkot, dan berapa banyak yang hilang oleh 'oknum'," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Pemkot Bandung untuk bersikap tegas dalam mengatasi kebocoran maupun loss potensi dari retribusi pelayanan parkir.
"Saya minta Pemkot Bandung harus tegas. Kerja sama lah dengan Satpol PP dan penegak hukum dalam menegakkan aturan," tambahnya.***
