Network
GALAMEDIA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akan mengajukan upaya banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Garut dalam kasus pencabulan dengan terdakwa AH, Kepala Desa Talagawangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Garut, Ariyanto, SH, MH, mengatakan, upaya hukum banding tersebut dilakukan karena pihaknya menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Garut terlalu ringan, dan tidak sebanding dengan dampak dari perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan korban mengalami trauma.
Ariyanto menyebutkan, selaku jaksa penuntut umum pihaknya telah melakukan penuntutan sesuai SOP (standard operating procedure) yaitu dengan tuntutan 13 tahun penjara bagi pelaku. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Baca Juga: Operasikan 14 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal di PIK: Penagihan dengan Cara Melanggar Hukum
"Namun mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain, sehingga memutuskan menjatuhkan hukuman 6,6 tahun kepada terdakwa. Dan itu memang sudah merupakan ranah dari pihak pengadilan, kita pun tentu sangat menghormatinya," ujarnya di Kantor Kejari Garut, Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 27 Januari 2022.
Ariyanto menuturkan, atas putusan tersebut, sesuai SOP pihaknya wajib melakukan upaya hukum yaitu banding karena vonis terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan.
Pihaknya pun, terang Ari, sudah memberitahukan kepada panitera Pengadilan Negeri Garut terkait keputusan untuk menempuh upaya hukum banding tersebut.
Baca Juga: Jangan Salah Lagi, Simak Step Skincare untuk Kulit Berminyak dan Berjerawat
Menurut Ariyanto, keputusan untuk menempuh upaya hukum banding dilakukan karena putusan hakim itu hanya setengahnya dari tuntutan JPU.
Dimana JPU menuntut terpidana dengan hukuman 13 tahun penjara, namun majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 6,6 tahun (penjara).
Padahal sesuai fakta-fakta persidangan, lanjut Ari, terdakwa ini sengaja masuk ke dalam rumah korban. Selain itu, terdakwa juga sudaj mengakui telah melakukan
pencabulan dengan mencium korban dan meremas-remas bagian dada korban.
Baca Juga: Tuntutan Hukuman Mati Herry Wirawan Ditolak Komnas HAM, Kajati Jabar: Bukan Maunya Kami
"Bukti-bukti di persidangan telah membuktikan jika terdakwa memang telah melakukan aksi pencabulan terhadap korban.
Ia sengaja masuk ke rumah korban
kemudian mencium serta meremas-remas dada korban bahkan sempat menyentuh alat vital korban," ucapnya.
Selain itu, tambah Aryanto, di persidangan juga diungkap jika perbuatan tak senonoh yang dilakukan terdakwa bukan hanya sekali, tapi dua kali.
Baca Juga: Sebut Edy Mulyadi Harus Dicambuk, Politisi PDIP: Biar Sadar Lakukan Kekeliruan
Padahal terdakwa merupakan kepala desa dan juga masih ada ikatan keluarga dengan korban sehingga seharusnya ia memberikan perlindungan.
Bahkan akibat perbuatan tak senonoh yang dilakukan terdakwa, menyebabkan korban mengalami trauma dan selalu murung. Korban juga jadi minder dan tak mau lagi beraktivitas seperti biasanya.
Padahal menurut Aryanto, korban memiliki masa depan yang bagus mengingat ia merupakan seorang atlet voli di daerahnya hingga dipercaya menjadi utusan dalam ajang Porkab Garut.
Baca Juga: Polda Jabar Amankan 725 Anggota LSM GMBI, 85 Mobil dan 193 Motor
"Tapi setelah kejadian pencabulan yang menimpanya, korban tak mau lagi berlatih atau bermain voli bahkan untuk keluar rumah pun sepertinya sangat malu. Jadi apa yang dilakukan terdakwa itu jelas telah merusak masa depan korban yang saat kejadian masih berada di bawah umur. Kita kan harus melindungi hak-hak
korban di masa depannya juga," katanya.
Aryanto menuturkan, jika kasus pencabulan serta perlindungan terhadap anak di Garut saat ini cukup tinggi. Sehingga masalah tersebut menjadi atensi pemerintah pusat dan kementrian terkait.
Bahkan menurutnya, Kajati pun secara langsung telah memerintahkan supaya kasus-kasus perlindungan anak agar disikapi dan ditangani secara profesional.
Baca Juga: Nomor Telkomsel Kamu Hangus? Tenang, Sekarang Bisa Diaktifkan Lagi!
Sebelumnya, pernyataan ketidakpuasan atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Garut atas kasus pencabulan dengan terdakwa AH, Kepala Desa Talagawngi, Kecamatan Pakenjeng tersebut ditunjukan pihak keluarga korban.
Mereka menilai putusan hakim terlalu rendah dan tak memenuhi unsur keadilan mengingat dampaknya yang begitu besar pada korban.
"Kami akan menuntut kepada pihak pengadilan agar benar-benar adil dalam memutuskan hukuman bagi oknum kades yang telah merusak masa depan anak saya. Dampak dari perbuatanya, anak saya sekarang jadi sangat pemurung, sehari-hari hanya mengurung diri di rumah tidak mau keluar, minder tidak mau ketemu orang. Jadi saya minta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya," katanya.***
